Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan usulan sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril, mengatakan pemerintah membuka seleksi guru ASN PPPK bagi honorer kategori 2 (K2), honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru (PPG).
"Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN PPPK akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi," kata Iwan melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3).
Pencapaian tersebut, menurut Iwan, diperoleh setelah Kemenpan RB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Sosialisasi dilakukan Kemendikbud dalam berbagai bentuk, seperti lokakarya yang dibagi berdasarkan regional.
Selain itu, Kemendikbud juga terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk tatap muka, maupun daring selama Januari 2021 hingga Maret 2021.
Sosialisasi juga dilakukan melalui grup percakapan whatssap dengan kepala dinas seluruh Indonesia, komunitas guru, berbagai pemberitaan di media massa baik nasional maupun regional.
"Pemerintah juga menyiapkan kanal informasi berupa laman yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkap Iwan.
Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Tiga Program Pemantau Kinerja Perguruan Tinggi
Dirinya berharap, pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi nantinya dapat mengirimkan pada kesempatan berikutnya.
“Ini diharapkan akan mampu mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah yang saat ini jumlahnya masih sangat besar," ucap Iwan.
Data Kemendikbud mencatat, saat ini terdapat 1.002.616 kebutuhan guru secara nasional yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten.
Meski data usulan formasi masih terus dimutakhirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), jumlah ini adalah rekor penerimaan formasi guru untuk mengikuti seleksi ASN PPPK terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia.