Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengaku prihatin dengan apa yang terjadi di Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkan Mardani melalui cuitan akun Twitter pribadinya, Jumat (5/3/2021).
"Saya ikut merasakan keprihatinan atas apa yang terjadi di Partai Demokrat."
"Saya berharap @PDemokrat tetap solid, tetap kompak dan dapat melewati badai dengan hasil terbaik."
"Negeri ini akan sehat, salah satunya jika demokrasi dan partai2 juga sehat. Pemerintah punya andil," ungkapnya.
Baca juga: AHY Sebut Peserta KLB Demokrat di Sumut Bukan Pemilik Suara Sah
Diketahui sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatra Utara, Jumat, hari ini.
Dalam KLB tersebut menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Partai dan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.
"Penetapan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2026, bapak Dr Marzuki Alie," ungkap Johnny Allen Marbun, dikutip Kompas TV.
Diketahui Marzukie Alie sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sementara itu Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelpon panitia kongres.
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Demokrat Lewat KLB
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya dikutip dari Kompas TV.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Tanggapan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Partai Demokrat yang kontra dengannya, Jumat (5/3/2021).
AHY mengungkapkan KLB di Deliserdang, Sumatra Utara tersebut tidak sesuai aturan.
"Para peserta KLB ilegal di Deliserdang, bukanlah pemilik suara yang sah," ungkap AHY dikutip dari kanal YouTube miliknya, Jumat.
"Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat," imbuh AHY.
AHY juga menyebut ada sejumlah mantan kader yang tiba-tiba kembali mengenakan jaket Partai Demokrat.
"Kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif, bahkan sudah pindah partai."
"Tiba-tiba kembali menggunakan jaket biru Demokrat, seolah-olah mereka kader aktif yang memiliki hak suara yang sah, bukan, Saya bisa pastikan itu," ungkap AHY.
Baca juga: BREAKING NEWS - AHY Tanggapi KLB Partai Demokrat di Sumut: Ilegal, Inkonstitusional
Baca juga: AHY Sebut KLB yang Mengatasnamakan Partai Demokrat Ilegal dan Inkonstitusional
Sebut Dirinya Ketua Umum yang Sah
AHY juga menyebut, ia berdiri tegap dalam keterangan pers tersebut mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh tanah air.
"Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 Provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," ungkap AHY.
"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu."
"Kongres yang sah, demokratis, dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM." imbuhnya.
Baca juga: Massa Pendukung Moeldoko Serang Massa Pro AHY Pakai Batu dan Kayu, Sejumlah Orang Terluka
Lebih lanjut AHY menegaskan jika KLB Partai Demokrat di Sumut adalah ilegal.
"Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk."
"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal."
"Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap AHY.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)