Baca tanpa iklan
Herri meminta agar Polda maupun Polres membubarkan KLB yang dianggap ilegaal ini.
"Ini adalah KLB illegal dan telah kita laporkan ke Polisi," sebut Herri.
Menurut Herri, pertemuan tersebut juga menimbulkan kluster baru Covid-19 di Sumut.
4. Gubernur Minta KLB Dibubarkan
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi bereaksi atas KLB Demokrat di wilayahnya.
Mantan Pangkostrad itu tak ingin KLB Partai Demokral sebagai klaster lonjakan Covid-19 di Sumatera Utara.
Dia pun memerintahkan Satgas Covid-19 Sumut mendatangi The Hill Hotel Sibolangit, lokasi KLB Partai Demokrat.
Perintah itu dilakukan untuk mengecek izin gelaran KLB Partai Demokrat di lokasi tersebut.
"Nanti saya cek kepada satgas. Kalau di satgas bilang tidak ada (izin) kita usir. Hey tidak ada kegiatan tak berizin di sini," ucap Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, dikutip dari TribunMedan.
Kata Edy, ada atau tanpa perintah dirinya, Satgas Covid-19 Sumut wajib turun ke lokasi.
Karena sudah menjadi tugas Satgas untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Sumut.
"Pasti (Satgas) otomatis itu, begitu dengar datang. Satgas itu berkuasa. Wartawan pun perlu datang ke sana siapkan mobil," sebutnya.
Edy menyebutkan ketegasan bukan berarti mendukung salah satu kubu dari Partai Demokrat, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya Sumut bisa segera teratasi.
"Saya bukan provokator ya," ucap Edy.
(Tribunnews.com/Daryono) (TribunMedan/Mustaqim Indra Jaya/Muhammad Nasrul/Arjuna Bakkara)