Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai tata kelola penanganan pandemi Covid-19, terkendala dalam aspek koordinasi.
Philips menilai pemerintah pusat dan daerah masih kurang maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga: Wakil Menteri Agama: Isra Miraj Momentum Menggalang Solidaritas di Tengah Pandemi Covid-19
"Dalam konteks tata kelola kita, ada masalah yang kurang terang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ujar Philips dalam Webinar Refleksi Penanganan Covid-19 di Indonesia, Kamis (11/3/2021).
Koordinasi sesama pemerintah daerah, menurut Philips, juga kurang maksimal.
Philips menilai antar pemerintah daerah kurang koordinasi dalam penanganan pandemi Covid-19.
Padahal pandemi Covid-19 terjadi menembus batas wilayah antar daerah.
Baca juga: Tepat Satu Tahun Lalu, WHO Umumkan Covid-19 sebagai Pandemi Global
"Ketika dia menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Daerah saling berbatasan, tapi kelihatannya kurang ada koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah," tutur Philips.
Masalah penerapan aturan juga masih menjadi kendala dalam penanganan pandemi Covid-19.
Philips mengingatkan perdebatan mengenai pro dan kontra dalam penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan di masa awal-awal pandemi Covid-19.
Baca juga: Selain 3M, IDI Anjurkan Buka Jendela di Semua Ruangan saat Pandemi Covid-19
Pemilihan regulasi, menurut Philips, menjadi penentu tata cara penanganan Covid-19.
"Keputusan aturan hukum yang diambil mempengaruhi struktur satgas covid. Sehingga dia mempengaruhi bangunan satgas kita," kata Philips.
Tata kelola data selama pandemi Covid-19, menurut Philips, juga menjadi kendala. Dirinya mengatakan pada awal-awal masa pandemi Covid-19, data sangat susah untuk diakses.
Padahal ketersediaan data sangat dibutuhkan dalam menentukan langkah penanganan pandemi Covid-19.
Philips menilai terdapat kekurangan dalam pengelolaan data di Indonesia.
"Saya kira bukan transparansi pemerintah atau tidak tapi kemampuan mengakumulasi data kita agak terbatas. Saya kira ini bukan cuma soal kesehatan," pungkas Philips.