"Kami juga sangat khawatir iklim investasi menurun akibat kegaduhan yang dilakukan Moeldoko cs."
"Karena itu kami meminta dengan sangat kepada Presiden untuk memecat KSP Moeldoko," jelasnya.
Kemudian, dukungan senada juga disampaikan oleh PDRI, IMDI dan BMI.
Tiga orsap Partai Demokrat tersebut menolak anggapan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, dan menyebut AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
"Atas nama PDRI, kami mengajak kaum perempuan di manapun berada. Mari kita doakan Pak AHY agar tetap tabah menghadapi cobaan ini dan mengutuk keras upaya GPK-PD melalui KLB Deli Serdang," kata Sekjen DPP PDRI, Lies B. Soemarto.
Baca juga: Reaksi Presiden Jokowi saat Moeldoko Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Kaget dan Diam Saja
Pjs Ketua Umum DPP IMDI, Anton Surato juga meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB di Deli Serdang itu.
"Kami, IMDI, dengan ini menyatakan prihatin dengan demokrasi hari ini. Kami meminta Kemenkumham menolak KLB abal-abal Deli Serdang," tegas Anton Surato didampangi para ketua DPD IMDI se-Indonesia.
Melalui pernyataan sikapnya, IMDI juga menolak KLB Deli Serdang karena illegal, inkonstitusional, dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
"Kami Insan Muda Demokrat Indonesia akan tetap Setia di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)."
"Dan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan," ungkap Sekjen DPP IMDI, Muslim.
IMDI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menyelamatkan Demokrasi Indonesia dari segala macam ancaman dan rongrongan oknum serakah dan tak beradab.
Menanggapi banyaknya dukungan dari para ormas, Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengucapkan rasa terima kasihnya.
Baca juga: DAFTAR Ketua DPD-DPC Demokrat yang Dipecat AHY Pasca-KLB Deli Serdang karena Dukung Moeldoko
Mewakili AHY, Riefky mengingatkan jika gerakan pengambilalihan kekuasaan ini merupakan permasalahan demokrasi di Indonesia.
Untuk itu, ia juga meminta agar Pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari para ormas.