Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional selama 24 jam terakhir
Berita dimulai dari daftar 10 orang yang digugat oleh Partai Demokrat.
Mereka adalah orang-orang yang ikut terlibat dan menjadi penggerak KLB di Deli Serdang.
Sementara itu, mantan Seskab era SBY, Dipo Alam menyentil Moeldoko melalui cuitannya di Twitter.
Lantas, bagaimanakah sosok Dipo Alam?
Untuk selengkapnya, berikut daftar berita populer nasional, menurut rangkuman Tribunnews.com:
Baca juga: Ketua BPOKK Demokrat Sebut Pernyataan Kubu Moeldoko Layaknya Kaset Kusut, Hanya Mengulur-ulur Waktu
1. Daftar 10 Orang yang Digugat Demokrat
Partai Demokrat resmi menggungat 10 orang yang ikut terlibat dan menjadi penggerak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar pada Jumat (5/3/2021) lalu di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kuasa hukum Partai Demokrat atau Tim Pembela Demokrasi telah mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021) pagi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menuturkan, mereka telah membentuk tim pembela demokrasi untuk melawan perbuatan melanggar hukum.
Menurutnya, Tim Pembela Demokrasi ini berjumlah 13 orang, di antaranya terdapat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.
"Kami adalah Tim Pembela Demokrasi. Kami punya 13 orang anggota yang akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum."
"Ada 10 orang yang tergugat nama-namanya nanti akan kami rilis," kata Herzaky, dalam tayangan Youtube Kompas TV, Jumat (12/3/2021).
Lantas, siapa saja 10 orang tersebut?
Baca juga: Menilik Gedung yang Bakal Jadi Markas Demokrat Kubu Moeldoko di Jalan Pemuda, Masih Berantakan
2. Kubu Moeldoko Minta Penyidik Polda Metro Dicopot
Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat kubu Moeldoko, Razman Arif Nasution, mengungkapkan rasa jengkelnya saat menyambangi Mapolda Metro Jaya.
Hal itu lantaran laporan pihaknya terhadap politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng tak diterima kepolisian.
Alasannya, untuk kasus UU ITE, kini penyidik disebut memiliki SOP baru yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Ingat UU ITE ada Pasal 27 nomor 11 tahun 2008, perubahan UU ITE Pasal 45 nomor 19 tahun 2016. Ini UU. Yang disampaikan Kapolri itu imbauan. Tidak boleh lebih tinggi edaran Kapolri daripada UU. Kecuali UU itu nanti direvisi DPR bersama pemerintah. Barulah berlaku. Apalagi SOP," kata Razman di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (13/3/2021).
Dirinya pun mengaku sempat berdebat dengan penyidik bernama Kompol Khaerudin.
Perdebatannya yakni seputar SOP dan laporan yang akan dibuatnya menyangkut mantan Menpora tersebut.
"Pertanyaan saya kalau memang benar ada SOP, karena saya datang bawa surat kuasa, saya bawa bukti, saya tanya SOP-nya, Khairudin malah lari itu tadi, keluar dari ruangan, enggak sanggup debat sama saya keluar dari ruangan," tambahnya.
Dirinya pun meminta agar penyidik tersebut dicopot dari jabatannya.
Baca juga: Ini Syarat Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 14, Ada Dua Verifikasi Data Peserta
3. Penyebab Gagal Lolos Kartu Prakerja Berkali-kali
Sejak dibuka pada April 2020, program Kartu Prakerja sudah berjalan sepanjang 14 kali.
Jutaan masyarakat telah bergabung menjadi peserta Kartu Prakerja.
Namun, tak sedikit yang gagal seleksi walau sudah mencoba berkali-kali.
Bahkan di akun Instagram Kartu Prakerja, mudah sekali menemukan curhatan warganet yang mengeluhkan tak pernah lolos sejak gelombang 1.
Mereka pun bertanya-tanya, kenapa hingga kini tak pernah lolos walau sudah mendaftar berkali-kali.
Berikut sejumlah alasan yang menyebabkan seseorang gagal lolos seleksi Kartu Prakerja.
Baca juga: Kubu Demokrat AHY Gugat Peserta KLB ke PN, Refly Harun: Harusnya Selesaikan di Mahkamah Parpol Dulu
4. AHY Disebut Berada dalam Posisi Sulit
Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S), Jerry Massie, menilai saat ini posisi sulit dialami oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jika dilihat dari perspektif historis partai politik.
"Berkaca dari kasus PPP, PKB, bahkan Golkar yang mana saat terjadi dualisme justru yang diuntungkan si penggugat, bukan tergugat," kata Jerry kepada Tribunnews, Sabtu (13/3/2021).
Kini, dualisme Partai Demokrat, dikatakan Jerry, ada di tangan Menkumham Yasonna Laoly.
Namun, terlepas dari jabatan Yasonna, Jerry justri melihat unsur parpol yang melekat di Yasonna.
"Yang mana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupkan kader banteng moncong putih," tambahnya.
Baca juga: Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko di KLB Demokrat, Pengamat Heran: Kenapa Tidak Bertanya?
5. Profil Dipo Alam
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Indonesia era SBY, Dipo Alam, memberi pesan menohok kepada Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Dipo Alam menyentil Moeldoko melalui unggahan cuitan di twitternya.
Dalam unggahan tersebut, terdapat foto dirinya menjabat tangan Moeldoko, saat dilantik sebagai Panglima TNI.
Saat itu, mereka berada di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dipo Alam menyebut tentang pupusnya adab kekeluargaan TNI yang seharusnya dijaga dalam kepatutan, kekompakan, kesatuan dan kehormatan pada seniornya.
Lantas, bagaimana profil Dipo Alam?
(Tribunnews.com)