Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan bahwa polemik partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan Presiden atau periode jabatan presiden seperti yang dituduhkan politikus Amien Rais.
Kisruh partai Demokrat dituding untuk mengikis oposisi agar partai pemerintah di parlemen semakin kuat.
Baca juga: KSP Sebut Jokowi Tegas Menolak Jabatan Presiden 3 Periode, Amien Rais Diminta Hati-hati
"Tidak ada sangkut pautnya. Jadi KLB Deli Serdang tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden. Meskipun ada sangkut pautnya dengan Kepala Staf Presiden, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan presiden," kata Donny kepada Wartawan, Senin, (15/3/2021).
Menurut Donny terseretnya Moeldoko dalam polemik partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan jabatan Kepala Staf Presiden. keterlibatan Moeldoko dalam kisruh partai berlambang mercy itu sebagai pribadi.
Baca juga: Mahfud MD Jawab Tudingan Amien Rais soal Wacana Presiden 3 Periode, Ungkap Pernyataan dari Jokowi
"Tidak ada sangkut pautnya dengan istana, itu urusan pribadi pak Moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di kemenkumham," tuturnya.
Terkait desakan sejumlah pihak agar Moeldoko mundur dari pemerintahan, Donny enggan mengomentarinya. Menurut dia, hak Moeldoko untuk mundur atau tidak dari jabatan Kepala Staf Presiden.
"Itu urusan beliau, kita engga ada hak untuk mengomentari," kata Donny.
Baca juga: Isu Liar Presiden 3 Periode, Istana Pun Menolak Keras, tapi Bisakah Itu Dilakukan Tanpa Amendemen?
Sebelumnya, Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.
Hal itu disampaikannya melalui akun YouTube Amien Rais Official, seperti dikutip Minggu (14/3/2021).
"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," ujar Amien.
Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
Satu di antara dua pasal itu, Amien mengatakan akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.
Namun begitu dia menegaskan bahwa semua hal itu masih menjadi dugaannya.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ucap Amien.
Lebih lanjut, Amien mengingatkan jika hal itu benar-benar terjadi maka bisa berbahaya.
Amien meminta agar lembaga tinggi negara tidak membiarkan ini terjadi.
"Saya meminta saudara-saudara sekalian para anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi yang lain akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu?," katanya