Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta dukungan DPR untuk mengoptimalkan sistem informasi pasar kerja (SIPK) yang dibangun Kemnaker.
Ida menyatakan bahwa SIPK Indonesia saat ini masih belum optimal, belum ideal, karena sedikit pemangku kepentingan terlibat, dan kualitas dan variasi data terbatas
Oleh karena itu, dibutuhkan upaya membangun SIPK yang ideal untuk mempercepat upaya pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.
“Tentu (SIPK-red) membutuhkan perbaikan dan kami mohon dukungan Komisi IX terkait upaya kami membangun sistem informasi pasar kerja yang ideal," kata Menaker Ida, di Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Baca juga: Remaja Pengangguran Cari Perhatian, Standing Motor Hanya Pakai Celana Dalam, Polisi Tilang Mereka
Saat itu Menaker memaparkan Grand Design Kemnaker dan Bappenas dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja 2021 di masa pandemi Covid-19, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan.
Hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020) menunjukan bahwa SIPK Indonesia berada pada tingkat dasar menuju menengah.
Menaker Ida menginginkan SIPK bisa mengikuti Worknet (SIPK Korea Selatan) yang sudah berada pada level advance.
"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-tidaknya menuju sistem pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang memiliki lima karakteristik. Yaitu relevan, handal, efisien, berfokus pada klien, dan komprehensif," ujarnya.
Baca juga: Pelaku Pasar Punya Ekspektasi Tinggi Terhadap Pemulihan Ekonomi Tahun Ini, Bagaimana dengan Rupiah?
Mismatch lulusan pendidikan dengan dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya jumlah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja disebut Ida menjadi permasalahan pasar kerja di Indonesia saat ini.
Namun, pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
"Contoh, pelaksanaan BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan kemarin, menjadi modal awal integrasi sistem pasar kerja yang baik," katanya.
Grand design pengembangan pasar kerja Indonesia dibagi tiga tahap, dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pada jangka pendek (realtime) dikembangkan sistem informasi pasar kerja (labor market information system-LMIS).
Selanjutnya, untuk kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi jangka menengah dikembangkan sistem monitoring keterampilan (skill monitoring system).
Sedangkan untuk analisis tenaga kerja jangka panjang dan bersifat strategis terkait kebijakan pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dikembangkan kerangka analisis permintaan tenaga kerja (demand analysis framework) atau perencanaan tenaga kerja (manpower planning framework).