Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat kubu Moeldoko minta pemerintah tak dituduh terlibat dalam konflik Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.
Pihaknya menyayangkan tuduhan yang tak mendasar kepada pemerintah soal konflik internal partai tersebut.
"Kami sangat menyesalkan selama ini adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada pemerintah kita oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh pemerintah terlibat di dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).
"Kami sangat menyayangkan itu, dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa pemerintah ke konflik internal partai," jelasnya.
Muhammad Rahmad menyampaikan sudah ada aturan untuk menyelesaikan konflik internal di partai politik.
"Aturan cara menyelesaikan konflik internal partai sudah ada pakemnya," tegas dia.
Baca juga: Jhoni Allen: Tanpa Mendahului Tuhan, Saya Yakin Hasil KLB Demokrat Disahkan Pemerintah
Baca juga: Menkumham Periksa Kelengkapan Berkas Permohonan Pengesahan Partai Demokrat versi KLB
Baca juga: Yasonna Laoly Ungkap Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Deli Serdang Telah Diajukan ke Kemenkumham
Tudingan Amien Rais
Sebelumnya, politikus senior, Amien Rais menyebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah', Moeldoko tak akan berani maju.
"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."
"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).
"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah kata pun," lanjutnya.
Baca juga: Moeldoko Terlibat Kisruh Demokrat, Gatot Nurmantyo: Tak Mencerminkan Moral dan Kehormatan Prajurit
Baca juga: Jhoni Allen Yakin 100 Persen Hasil KLB Demokrat Disahkan Pemerintah
Baca juga: Jhoni Allen Singgung Ikrar Setia Fraksi Demokrat kepada AHY
Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.
"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."
"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.
Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.
"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."
"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."
"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.
Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: Klarifikasi Demokrat soal Kantornya Digeruduk Puluhan Mahasiswa, Ungkap Hanya Dialektika Demokrasi
Baca juga: Jhoni Allen dapat Ucapan Selamat Jadi Sekjen Demokrat Versi KLB dari Politikus Gerindra
Kemenkumham Periksa Berkas Demokrat versi KLB
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) kini sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.
"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses."
"Untuk memeriksa yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," ujar seorang sumber di Kemenkumham, Selasa (16/3/2021), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Baca juga: Tuding AHY Mencatut Nama Kampus, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor DPP Demokrat di Menteng
Baca juga: Politikus Demokrat: Jabatan Presiden Dua Periode Itu Sudah Cukup
Sumber itu menyebut, Menkumham Yasonna Laoly akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (17/3/2021) besok.
"Bagaimana detilnya akan disampaikan pada saat RDP di DPR besok (Rabu, hari ini)," ungkap dia.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Ilham Rian Pratama)