Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh.
"Pada kesempatan ini Komisi III DPR RI perlu mendapatkan penjelasan Kementerian Hukum dan HAM terkait target kinerja selama tahun 2020 serta apa program prioritas yang telah berhasil dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini," kata Pangeran membuka rapat, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
Baca juga: Dukungan Mengalir ke AHY dari Aktivis, Buruh dan Komika Pasca Kisruh Kudeta Partai Demokrat
Kemudian, saat Yasonna menjelaskan sejumlah isu yang ramai diperbincangkan publik, dia menyinggung status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore.
Selain itu, Yasonna sempat menyinggung permasalahan dan konflik yang dialami Partai Demokrat.
"Kami akan sampaikan tentang permasalahan kewarganegaraan Bupati Raijua atas nama Orient masalah kewarganegaraan. Tentunya Pak Santoso juga barangkali ada masalah internal di Partai Demokrat. Masalah Partai Demokrat. Ini Pak Benny yang lebih dulu apa? Yang mana dulu terserah aja," kata Yasonna.
Baca juga: Jhoni Allen: Tanpa Mendahului Tuhan, Saya Yakin Hasil KLB Demokrat Disahkan Pemerintah
"Saya ingin sampaikan karena saya barangkali yang soal Demokrat nanti biar dipertanyakan saja," lanjutnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso juga menyinggung soal konflik di partainya.
Baca juga: Moeldoko Terlibat Kisruh Demokrat, Gatot Nurmantyo: Tak Mencerminkan Moral dan Kehormatan Prajurit
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu yakin Menkumham akan objektif dalam menangani kasus di Demokrat.
"Yang pertama saya ingin sampaikan kita belum tanya dulu soal KLB Deli Serdang karena kita yakin pak menteri akan objektif menilai atas apa yang terjadi di Demorkat saat ini," kata Santoso.
Demokrat versi KLB serahkan daftar kepengurusan
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).
Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.
Baca juga: Moeldoko Terlibat Kisruh Demokrat, Gatot Nurmantyo: Tak Mencerminkan Moral dan Kehormatan Prajurit
Selain itu pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan Demokrat hasil KLB Sibolangit.
"Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," ucap Yasonna.
"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.
Respons Gatot Nurmantyo
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti soal keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot Nurmantyo seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3/2021).
Diketahui, Moeldoko menjabat Panglima TNI ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.
Baca juga: Jhoni Allen Yakin 100 Persen Hasil KLB Demokrat Disahkan Pemerintah
Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dipercaya SBY untuk menjadi Panglima TNI.
Dikatakan Gatot, yang dilakukan Moeldoko bukanlah representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi dan bersikap sesuai moral dan etika prajurit.
Sebagai juniornya saat aktif di TNI, Gatot sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko bermanuver dalam kisruh Partai Demokrat.
Baca juga: Klarifikasi Demokrat soal Kantornya Digeruduk Puluhan Mahasiswa, Ungkap Hanya Dialektika Demokrasi
"Logika berpikir saya, saya tidak menduga. Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut membentuk saya," ujar Gatot.
"Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum, sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).
Moeldoko menerima penetapan melalui sambungan telepon kepada peserta rapat.
"Baik, dengan demikian. Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.
Baca juga: Tuding AHY Mencatut Nama Kampus, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor DPP Demokrat di Menteng
Sebelum menerima penetapan, Mantan Panglima TNI tersebut terlebih dahulu menanyakan kepada peserta KLB Demokrat. Pertanyaan tersebut untuk memastikan keseriusan para peserta KLB Demokrat memilihnya sebagai Ketum.
"Walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, saya ingin memastikan keseriusan teman teman atas amanat ini," kata Moeldoko.
Di antaranya mengenai apakah penyelenggaraan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART). Mendengar pertanyaan Moeldoko tersebut para peserta KLB secara serempak menjawab sesuai
"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketum demokrat, serius atau tidak?" tanya Moeldoko yang dijawab dengan kata 'serius' oleh peserta KLB.
Moeldoko juga menanyakan keseriusan para anggota Demokrat untuk menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan, yang kemudian dijawab siap secara serentak.
Sebelumnya sejumlah kader menggelar kongres luar biasa alias KLB di Hotel Hill, Deli Serdang, Jumat, (5/3/2021). KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai. Moeldoko terpilih secara aklamasi.