Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menilai, pemilihan elektoral, mulai dari Pilkada hingga Pemilu serentak 2019 menunjukkan karakter demokrasi yang culas.
Hal itu disampaikannya dalam Pidato Kebangsaan yang disiarkan secara virtual, Rabu (24/3/2021).
"Pilkada 2017, 2018, pileg dan pilpres 2019 dan pilkada serentak 2020 yang lalu menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas, yang hanya berpikir kemenangan," kata Zulhas.
Baca juga: Zulhas: Belum Tentu Revisi Undang-Undang Pemilu Lebih Baik
Zulhas melihat politik elektoral berubah menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka, berebut lobi dan pengaruh.
Selain itu, terjadi polarisasi masyarakat secara hebat, bahkan muncul benih-benih permusuhan dan kebencian.
"Semangat nasionalisme jadi dipandang begitu sempit sekaligus berlebihan, tajam mengatakan aku Pancasila sambil mengatakan yang lain antiPancasila," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.
Sorotan lain
Zulkifli Hasan juga menyoroti soal pertarungan ekonomi dan politik global antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok mengancam kedaulatan bangsa Indonesia.
Dia menyebut, selain perang dagang dan eskalasi potensi konflik militer seperti yang terjadi di Laut China Selatan, juga kembali menguatnya sentimen, serta tarik menarik antara ideologi politik, yaitu liberal dengan komunis.
"Kini tentu dengan bentuk dan kompleksitas yang lebih rumit, dua ideologi besar dunia yang berhadapan saya kira tidak lagi mengandaikan benturan antara perdaban."
"Yang terjadi justru terombang ambingnya pendulum ideologi negara-negara di tengah tarung bebas antara dua raksasa global. Keduanya berebut pengaruh dengan berbagai strategi," kata Zulkifli.
Baca juga: Terdapat 103 Penembakan Massal di Amerika Serikat sepanjang Tahun 2021, Ini Daftar Lengkapnya
Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menjabarkan strategi Tiongkok dan Amerika menarik Indonesia ke dalam konflik keduanya.
Tiongkok, kata Zulhas, memlih strategi ekonomi dan perdagangan, kerja sama dan investasi besar-besaran digelontorlan kepada negara-negara berkembang.
"Agar kebijakan politik domestik dan luar negerinya bisa dipengaruhi, salah satu tali kekangnya adalah utang," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.
Baca juga: Dalam Webinar Amerika Bersatu, Moeldoko Diperkenalkan Sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB
Selanjutnya, Amerika juga melakukan hal yang sama. Menurutnya, proyek liberalisasi terus dikerjakan melalui instrumen dan struktur ideologi politik global seperti IMF, World Bank dan lainnya.
"Jika kita lihat Indonesia, dua pengaruh kekuatan global ini sangat terasa, skema utang luar negeri dan investasi Tiongkok termasuk potensi dana besar yang akan masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernilai miliaran dolar," ucapnya.
"Jika tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik konsekuanesi bisa mengancam keajekan ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara," lanjutnya.
Baca juga: Menkumham: Bupati Terpilih Sabu Raijua Miliki Paspor Amerika Berlaku hingga 2027
Lebih lanjut, Zulhas melihat gelombang pekerja asing akibat sarat mengakarnya investasi yang terjadi bisa mengancam kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, potensi ketidakadilan dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia menjadi ancaman yang serius.
Di sisi lain, lobi-lobi kelompok kanan untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan politik juga sangat terasa.
Zulhas mengatakan, pemberlakukan Omnibus Law, UU Penanaman Modal Asing, skema ekonomi nasional yang pro kepada investasi asing serta utang luar negeri juga terus mengancam.
Hal itu kita mendorong perubahan struktur sosial politik Indonesia yang juga sangat liberal.
"Termasuk cara kita dalam menyelenggarakan demokrasi yang kian meninggalkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan sila keempat dalam Pancasila," katanya.