Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di sela kunjungan kerja di Sumatera Barat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyempatkan diri menanam pohon di Pantai Kata, Kota Pariaman, Sumatera Barat.
Menurutnya, penanaman pohon tersebut tak hanya memperkuat mitigasi ancaman bahaya tsunami berbasis vegetasi, tetapi juga dapat mengurangi dampak abrasi akibat gelombang laut.
“Penanaman pohon di tepian pantai sebagai salah satu cara mengurangi risiko bencana,” ucap Ma’ruf Amin, Selasa (6/4/2021).
Adapun penanaman pohon juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Utama BNPB, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.
Juga Wakil Menteri Kesehatan Dante Heru Saksono Harbuwono, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.
Rombongan lain yaitu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Walikota Pariaman Genius Umar, dan didampingi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI serta Anggota DPRD Kota Pariaman.
Baca juga: Wapres Maruf Amin Yakin Perekonomian Indonesia Tahun Ini Tumbuh 5,3 Persen
Adapun bibit yang ditanam adalah 300 pohon ketapang, 100 pohon pule dan 100 pohon pinago, selanjutnya akan ditanam 1.300 pohon pinago secara bertahap.
Baca juga: Wapres Maruf Sayangkan Kurangnya Dokter di Puskemas hingga Obat-Alkes Masih Impor
Jenis pohon tersebut dipilih karena dinilai memiliki keunggulan, seperti usia yang lebih panjang, batang yang tinggi, dan lebih kokoh sehingga juga bermanfaat menahan abrasi dan gelombang laut.
"Selanjutnya diharapkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar bisa merawatnya, dengan harapan pohon tersebut bisa tumbuh dan memberi manfaat mengurangi risiko bencana," tambah Ma'ruf.
Kawasan Pantai Kata merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya tsunami.
Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan tanah yang landai sejauh 2 kilometer dari pesisir laut, menurut Ma'ruf dibutuhkan vegetasi pelindung sebagai penahan dan pemecah gelombang tsunami.
"Terutama daerah pesisir pantai Pariaman rawan dengan tsunami dan abrasi."
"Apalagi ancaman bencana tidak bisa diprediksi kejadiannya, mengingat daerah Sumatera Barat menjadi daerah rawan bencana," kata dia.
Wapres Sampaikan Belasungkawa Atas Banjir Bandang dan Longsor di NTT
Dalam kunjungan kerja di Pariaman, Sumatra Barat, Selasa (6/4/2021), KH Ma'ruf Amin mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT)
"Pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya penanggulangan secara cepat," ujar Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo sudah berada di NTT.
Doni dipastikan melihat secara langsung kondisi pasca bencana dan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.
"Kita seluruh bangsa Indonesia turut berduka cita atas musibah ini mudah-mudahan keluarga yang tertimpa (musibah) diberi kesabaran," kata Wapres.
Diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan, terdapat 11 daerah terdampak bencana badai siklon tropis seroja di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Akibat badai siklon ini ada 11 daerah di wilayah NTT yang terdampak, termasuk NTB di kabupaten Bima," kata Doni dalam Konferensi Pers secara virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa, (6/4/2021).
Doni mengatakan jumlah korban jiwa yang meninggal masih fluktuatif. Karena menurut Doni data dihimpun dari berbagai sumber yakni pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, serta juga dari Polri.
"Untuk sementara korban jiwa yang meninggal sekitar 81 orang tapi mohon maaf, data akan berubah setiap jam dan yang masih dalam pencarian 103 orang," katanya.
Untuk wilayah yang paling parah terdampak badai siklon tropis seroja yakni Adonara dan Lembata di NTT.
Di dua wilayah tersebut masih banyak korban yang belum ditemukan.
Begitu juga kata Doni, bangunan yang terdampak bencana masih dalam pendataan. Bangunan yang rusak di Adonara mendekati 500 unit.
"Barusan pak bupati mengatakan di Lembata rumah yang rusak berat berjumlah 224 unit, rusak sedang 15 unit, rusak ringan 75 unit," katanya.
Doni mengatakan pemerintah daerah sudah merencanakan untuk merelokasi warga terdampak di dua lokasi tersebut.
Namun karena banyak sekali jumlah yang terdampak, dan akses yang sulit maka relokasi akan dilakukan BNPB bersama dengan Kementerian PUPR.
"Nantinya akan merancang agar masyarakat dan warga di sana dapat direlokasi," pungkasnya.