Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dipastikan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
Bahkan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan reshuffle kabinet dilakukan pekan ini.
"Dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan ini," ungkap Ngabalin, dalam tayangan Kompas TV, Selasa (13/4/2021).
Isu reshuffle mencuat setelah DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikabarkan sudah berdiskusi mengenai isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.
Ngabalin meyakini reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan secara cepat.
"Dari biasanya, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan.
Baca juga: Ali Ngabalin Ungkap 3 Faktor yang Membuat Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat
"Dan beliau tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat," kata Ngabalin.
Ali mengatakan terdapat tiga faktor yang menguatkan Presiden akan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju Jilid ke 2 dalam waktu dekat.
Pertama yakni adanya penyatuan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Usulan pemerintah untuk menyatukan dua kementerian tersebut telah disetujui DPR.
"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud.
Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.
Faktor kedua kata Ali yakni Menristek Bambang Brodjonegoro yang menyatakan telah pamit dari Kementeriannya.
"Kan terjadi kekosongan itu. Sementara Kemenristek sendiri belum ke Kemedikbud," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR Fokus Sediakan Air Bersih Saat Tanggap Darurat Gempa Jatim
Faktor ketiga kata dia, yakni pemerintah yang akan segera membentuk Kementerian Baru yakni Kementerian Investasi.
Dengan adanya kementerian baru, otomatis maka akan ada menteri baru.
Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi pun membenarkan adanya isu reshuffle kabinet.
"Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi dalam konfrensi pers secara daring, Senin (12/4/2021) kemarin.
Terkait pembentukan kementerian baru, Masduki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan.
"Saya kira memang investasi itu penting ke depan.
Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," lanjut Masduki.
Kendati demikian, soal reshuffle, Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini.
Terlebih mengenai kepastian diselenggarakannya reshuffle kabinet ini.
"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," lanjutnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar, Jumat (9/4/2021), menghasilkan persetujuan terkait penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru.
Adapun penggabungan kementerian itu merujuk kepada penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara pembentukan kementerian baru merujuk kepada Kementerian Investasi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan.
Hal itu tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
"Persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, sesuai pasal 19 ayat 1 UU 39/2008 yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," ujar Dasco, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Dasco lantas mengatakan surat yang telah diterima DPR itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada Kamis (8/4/2021).
"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek; b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.
Setelahnya politikus Gerindra itu menanyakan persetujuan dari para anggota dewan terhadap keputusan penggabungan dan pembentukan kementerian ini.
"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab anggota dewan.
Daftar Menteri Layak Direshuffle Menurut Survei
Sementara, nama beberapa menteri yang layak direshuffle pun berhembus kencang.
Berbagai lembaga survei pun ramai melakukan riset mengenai siapa saja menteri yang layak untuk direshuffle.
Satu di antaranya riset yang dilakukan oleh Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO).
IPO telah mengeluarkan daftar menteri-menteri dengan kinerja paling memuaskan.
Ada pula daftar menteri dengan kinerja mengecewakan hingga layak reshuffle.
Baca juga: Survei KedaiKOPI, Sosok Prabowo Lebih Populer Ketimbang Joko Widodo
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".
Acara ini diselenggarakan di kanal YouTube MNC Trijaya pada Sabtu (10/4/2021) lalu.
Menurut Dedi, survei ini melibatkan 1.200 responden dan berjalan pada 10 Maret hingga awal April 2021.
Tim survei mengambil sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Dedi mengatakan, tingkat akurasi data 97% dan persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5%.
Adapun, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly muncul sebagai menteri yang dianggap paling layak di-reshuffle.
Baca juga: Menteri PAN-RB: Masih Terdapat Banyak Lubang dalam Sistem Anti-Penyuapan
Setelahnya, muncul nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.
Sementara, tiga menteri perempuan menjadi menteri-menteri dengan kinerja paling memuaskan.
Di urutan pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu Menlu Retno Marsudi dan Mensos Tri Rismaharini.
Kemudian, Prabowo Subianto muncul dalam nama menteri paling terpopuler.
Nama Tito Karnavian dan Sandiaga Uno menjadi nama menteri terpopuler lainnya.
Berikut daftar menteri yang dianggap layak reshuffle:
1. Yasonna Laoly 54,0 persen
2. Ida Fauziah 46,0 persen
3. Zainuddin Amali 41,2 persen
4. Tjahjo Kumolo 34,0 persen
5. Johnny Plate 29,0 persen
6. Teten Masduki 28,5 persen
7. Syahrul Yasin Limpo 27,0 persen
8. Siti Nurbaya 23,8 persen
9. Airlangga Hartanto 19,3 persen
10. Arifin Tasrif 19,0 persen
11. Bintang Darmawati 15,0 persen
12. Sofyan Djalil 12,1 persen
13. Luhut Panjaitan 9,8 persen
14. Nadiem Makarim 9,7 persen
15. Muhadjir Effendy 9,1 persen
Menteri paling populer:
1. Prabowo Subianto 56 persen
2. Tito Karnavian 43 persen
3. Sandiaga Uno 39 persen
4. Mahfud MD 30 persen
5. Sri Mulyani 29 persen
Menteri berkinerja paling memuaskan:
1. Sri Mulyani 54,7 persen
2. Retno LP Marsudi 50 persen
3. Tri Rismaharini 42 persen
4. Tito Karnavian 38 persen
5. Mahfud MD 34 persen
(Tribunnews.com/Maliana/Reza Dani/Taufik Ismail, KompasTV/Ahmad Zuhad)