Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan kemungkinan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menempatkan pejabat lama dalam dua nomenklatur baru tersebut.
Diantaranya Nadiem Makarim untuk Menteri Dikbud /Ristek, serta Bahlil Lahadalia untuk Menteri Investasi /Kepala BKPM.
"Sebetulnya menteri menteri milenial ini kan presiden sudah tahu mereka miliki prestasi, termasuk pak Bahlil, menteri mas Nadiem, ini orang orang berprestasi yang sudah diketahui presiden, jadi engga usah ragu," kata Ali.
Wacana perombakan kabinet muncul setelah DPR menyetujui dua nomenklatur baru Kementerian yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbud/Ristek) serta Kementeri Investasi/Kepala BKPM.
Ali enggan berspekulasi saat ditanya, kemungkinan adanya pergantian kabinet kementerian lain selain dua Kementerian baru tersebut, Ali enggan berkomentar.
Baca juga: POPULER NASIONAL Jokowi akan Lantik Menteri Baru | Kata Kakak Cak Imin soal MLB PKB
Ia mengatakan Presiden memiliki pertimbangan sendiri apakah perlu merombak kabinet selain dua nomenklatur kementerian baru tersebut, atau tidak.
"Bahwa nanti kemungkinan, kalau nanti ada lagi menteri yang baru digeser atau diganti,
itu bukan urusan kita. Itu urusan bapak Presiden. Karena beliau yang punya hak Preogratif," katanya.
Terkait pelantikan dua menteri baru tersebut, Ali mengatakan bahwa Presiden akan melakukannya dalam waktu dekat.
Ciri khas kerja Presiden, kata Ali, tidak membiarkan pekerjaan berlarut-larut.
"Kalau tidak pekan ini pekan besok, yang pasti tidak lama, kalau pak Jokowi itu tidak lama lama, beliau itu kan orang tidak bisa membiarkan suatu urusan berlama lama," pungkasnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah: Jabatan Adalah Tanggungjawab dan Kehormatan
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago berharap, presiden Joko Widodo memiliki alat ukur dan pedoman yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet.
Jangan sampai Presiden Jokowi memutuskan perombakan berdasar pada tingkat populisme para menteri.
"Melakukan reshuffle sudah harus pegang data survei soal kementerian yang berkinerja baik, sebagai alat ukur atau pedoman sebelum melakukan reshuffle," ungkapnya.
"Jangan sampai menteri yang selama ini kinerjanya bagus tapi karena kurang populis justru kena reshuffle.
Sebaliknya yang kinerjanya tidak terukur, kerjanya menteri tersebut tidak nyata kerjanya namun karena populis, media frendly, selalu tampil di media, selamat dari reshuffle," ungkapnya.
Partai Demokrat menghormati rencana reshuffle kabinet.
"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan Kementerian Investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani.
Demokrat menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan.
Oleh karena itu pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja.
Kamhar melihat yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.
"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden.
Bukan melayani rakyat malah mempertunjukan syahwat politik pribadi," ucapnya.
Selain itu, yang menjadi sorotan Demokrat adalah pemindahan Ibu Kota Negara.Menurut Kamhar, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus.
Namun juga sebagai bentuk pengkhianatan aspirasi rakyat.
"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkas Kamhar. (Tribunnews.com/yat)