Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2021 dinilai menjadi tahun yang tepat untuk melakukan manuver politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu diungkapkan pengamat psikologi politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Mohammad Abdul Hakim.
Hakim menyebut, pihak yang memenangkan pemilih adalah mereka yang paling mampu memasukkan informasi ke dalam sistem otak dan merebut hati pemilih.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan siapnya teknologi kampanye yang dimiliki.
"Siapapun yang ingin merebut kekuasaan 2024 harus selesai dengan infrastruktur kampanye, infrastruktur politik di tahun ini," ungkap Hakim dalam program diskusi Overview Tribunnews.com, Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Partai Demokrat di Bawah Komando AHY Dinilai Berhasil Hadapi Goncangan KLB dengan Pas dan Terukur
Baca juga: Yusril Sambut Baik Koalisi Partai Islam di 2024 Pasca PKS-PPP Bertemu
Menurutnya, sudah terlambat jika persiapan menuju 2024 baru disiapkan pada tahun depan.
"Kalau (dipersiapkan) tahun depan sudah terlalu terlambat, karena tokoh-tokoh politik kita yang mungkin akan bertarung di 2024, sudah punya mesin media sosial dan mesin grass root yang solid," ungkap Hakim.
"Tahun ini tahun yang paling tepat untuk mengambil melakukan manuver politik yang signifikan," ujarnya.
Gejolak Partai di 2021
Diketahui, terjadi gejolak di partai politik pada tahun ini.
Partai Demokrat mengalami goncangan kepemimpinan dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang membuat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko terpilih sebagai ketua umum.
Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak hasil KLB yang dilakukan di Deli Serdang, 5 Maret 2021 silam tersebut.
Sehingga, Kemenkumham masih mengakui jika kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat adalah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Adapun Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga: Survei KedaiKOPI Ungkap Tokoh Oposisi yang Layak Maju di 2024 : Gatot Nurmantyo hingga HRS
Gejolak PKB
Sementara itu, saat ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di ambang konflik yang sama dengan Partai Demokrat.
Diberitakan sebelumnya, ratusan kader PKB di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa (MLB), istilah KLB untuk PKB.
Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Pengamat: Cak Imin Harus Waspada Adanya Desakan MLB
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART."
"Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.
Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.
Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.
"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.
Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seratusan DPC ingin diselenggarakannya MLB.
Baca juga: Usung Cak Imin di Pilpres 2024? Ini Jawaban Politikus PKB
Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.
"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.
Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.
"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Dennis Destryawan)