Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis sekaligus terdakwa kasus penyebaran berita hoaks, Jumhur Hidayat menyebutkan keterangan Ahli Linguistik Forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Andita Dutha Bachari tidak kompeten.
"Kalau dari sisi pernyatan bohong, dia tak kompeten. Karena itu ada 35 orang oengusaha menyatakan investor menyatakan resah, bohongnya di mana?" kata Jumhur di PN Jaksel, Senin (19/4/2021).
Menurut Jumhur, ahli yang dihadirkan JPU lucu karena dia menyatakan sebuah pernyataan itu bisa berkonotasi negatif dan positif.
"Dia mengatakan sebuah pendapat bisa bilang salah bisa bilang benar, ya sudah cukup sampai situ harusnya, tak usah menyimpulkan ada potensi ini, ada potensi ini, tak perlu," tuturnya.
Dia menilai, ahli seharusnya tak memberikan kesimpulan kalau pernyataannya itu bakal menimbulkan potensi tertentu ataukah tidak.
Baca juga: Ahli Bahasa: Pernyataan Jumhur soal Primitif Investor dan Pengusaha Rakus Bisa Timbulkan Keonaran
Hal yang sama, dikatakan Jumhur, dengan berita dari media massa tentang 35 investor asing yang dia kutip di Twitter miliknya.
"Dia bilang media massa itu bohong, kan gila kan. Kan cuma memberitakan ada 35 investor menyatakan UU Omnibus Law resah," tambahnya
"Tidak ada hubungannya dnegan pernyataan Kepala BKPM bahwa dia tidak pernah investasi itu tidak ada hubungannya. Jadi kelau i menyatakan ini bohong ya, itu dia gagal sebagai ahli bahasa karena bohong itu harus ada referensinya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ahli Linguistik Forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Andita Dutha Bachari dihadirkan di ruang persidangan.
Dalam keterangan di persidangan, Andita mengatakan bahwa pernyataan Jumhur tentang primitif investor dan pengusaha rakus memiliki konotasi negatif.
"Karena primitif bermakna terbelakang dan siapa pun tak mau disandingkan kata rakus karena itu bermakna tak ada kenyangnya. Lalu di situ, ada frasa dapat ya, ada potensi keonaran, karena unsur dapat itu," ujar Andita di persidangan, Senin (19/4/2021).
Ditambahkan Andita, dirinya sebagai ahli membedahnya menggunakan teori pragmatik.
"(Teori pragmatik) melihat bahasa sebagai tindak tutur, bukan sebagai struktur belaka. Dalam pramatik, harus dilihat keterkaitan antara si penutur maupun si penerima," katanya.
Dalam setiap tuturan bahasa, kata dia, haruslah diperhatikan tujuannya dan dilakukan secara kehati-hatian.
Jika dikaitkan dengan kasus Jumhur, Andita mengatakan kalau pernyataannya itu tanpa kehati-hatian dan saat dia mengutip salah satu media massa, dia membiarkan dirinya menerima kesalahan itu.
Sebabnya, media massa yang memberitakan tentang 35 investor asing telah dibantah sebagai tak benar.
"Secara harfiah media massa tersebut juga bisa disebut salah karena sudah berbohong, hanya saja dalam kontek menyiarkan dia bisa dikenakan pasal telah menyebarkan berita hoaks," kata Andita.
"Sepanjang yang saya tahu, jadi itu kalau ada yang dirugikan perlu ditandatangani dahulu oleh Dewan Pers (kalau soal media massa)," pungkas Andita.
Diketahui, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, terkait Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Jaksa menilai cuitan Jumhur ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dalam hal ini golongan pengusaha dan buruh.
Akibat dari cuitannya itu, timbul polemik di tengah masyarakat terhadap produk hukum pemerintah. Sehingga berdampak pada terjadinya rangkaian aksi unjuk rasa yang dimulai pada 8 Oktober 2020, hingga berakhir rusuh.
"Salah satunya, muncul berbagai pro kontra terhadap Undang-undang Cipta Kerja tersebut sehingga muncul protes dari masyarakat melalui demo. Salah satunya, demo yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta yang berakhir dengan kerusuhan," imbuh jaksa.
Cuitan Jumhur yang dianggap menyalakan api penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja terjadi pada 25 Agustus 2020.
Melalui akun Twitter @jumhurhidayat, ia mengunggah kalimat "Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah".
Kemudian pada 7 Oktober 2020, Jumhur kembali mengunggah cuitan yang mirip - mirip berisi "UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTOR dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BEERADAB ya seperti di bawa ini".
Atas perbuatannya, Jumhur didakwa dengan dua dakwaan alternatif. Pertama, Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang - Undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.