Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.
Meski mengaku setuju dengan hal tersebut, Saiful mengkritisi tentang cara yang dicapai Jokowi dalam mencapai tujuan tersebut.
Menurutnya jika diperhatikan, lebih dari 70% pernyataan Jokowi berbicara tentang pembangunan ekonomi.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara "Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi" yang digelar pada Sabtu (1/5/2021).
"Sangat sedikit bicara tentang perlunya pembangunan demokrasi kalau kita perhatikan. Jadi apa yang ada di dalam kepada Pak Jokowi adalah pembangunan ekonomi, kesan saya adalah maka hal-hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi itu diabaikan atau kalau perlu dilangkahi," kata Saiful.
Baca juga: Amien Rais Tunjuk Langsung Jamai Suni Untuk Bentuk Pengurus Partai Ummat di Aceh, Ini Sosoknya
Saiful mengatakan, begitu Jokowi memasuki gelanggang politik, demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran terutama dalam civil liberty, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.
Ia mengkritik terkait langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan membubarkan FPI atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Membubarkan dua ormas tersebut bagi orang yang memandang kebebasan sebagai indikator, kata Saiful, langkah tersebut bermasalah.
"Kalau mereka melakukan tindakan kriminal, ya tangkap saja, diadili, bukan membubarkan organisasinya. Demikian memang banyak kasus yang menunjukkan kebebasan sipil kita memang menurun," kata Saiful.