Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku berduka dan sedih mendengar banyaknya jumlah korban baik luka maupun meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terhadap warga sipil, anggota TNI, dan anggota Polri.
Ia berharap kekerasan oleh KKB tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari dengan hadirnya negara secara maksimal untuk menyelamatkan NKRI dan menyelamatkan Papua dalam konteks NKRI.
Hal tersebut disampaikannya usai mendengar pemaparan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam rapat virtual bersama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan MPR For Papua secara virtual pada Senin (3/5/2021).
Baca juga: Mahfud MD: KKB Papua Sudah Memenuhi Syarat Untuk Dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris
"Saya sangat berduka dengan apa yang disampaikan Prof Mahfud MD dari begitu banyaknya warga yang terluka maupun sampai wafat sejak tiga tahun lalu. Ada 51 TNI, 16 Polri yang terluka, belum yang sipil ada 53. Kemudian kalau yang meninggal 59 sipil yang meninggal, 27 TNI dan 9 Polri. Ini sungguh amat sangat membuat kita bersedih," kata Hidayat.
Selain itu, kata Hidayat, ia juga merasa berduka adanya oknum TNI yang disersi dan membelot ke KKB serta adanya oknum Polisi yang menjual senjata ke KKB.
Baca juga: Arsul Sani: Penetapan KKB Papua Sebagai Terduga Teroris Tidak Ada Persoalan dari Sisi Hukum
Hidayat menilai hal tersebut menjadi bagian penting untuk dievaluasi sehingga tidak menghadirkan permasalahan di internal TNI maupun Polri.
"Tentu kita juga sangat berduka kok ada saja rekan oknum TNI yang disersi dan kemudian ikut ke OPM atau KSB. Ataupun juga ada oknum dari Polisi yang kemudian malah menjual senjata ke pihak mereka. Ini tentu juga menjadi bagian yang penting untuk dievaluasi sehingga tidak kemudian menghadirkan permasalahan di internal TNI maupun Polri sendiri," kata Hidayat.
Hidayat mengatakan, parlemen telah berupaya menjalankan perannya menjaga keutuhan NKRI terkait separatisme Papua.
Ia mencontohkan pada 14 Maret 2016 lalu sebagai Ketua Delegasi dari MPR RI pihaknya berkunjung ke Afrika Selatan dan bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Afrika dan Ketua Parlemen Afrika Selatan untuk menyampaikan tentang permintaan dan dialog tentang bagaimana menjaga NKRI agar mereka tidak terprovokasi dan teepengaruh kampanye daripada Benny Wenda.
"Karena dia (Benny Wenda) ternyata juga berkampanye dan bertemu dengan parlemen-parlemen di Afrika," kata Hidayat.
Hidayat menegaskan Parlemen akan satu kata dengan pemerintah dalam menjaga NKRI dan tidak membiarkan separatisme terjadi.
"Tentu saja kita ingin adalah betul-betul NKRI terjaga dan Papua menjadi bagian dari NKRI dan sejahteralah mereka, tidak ada pelanggaran HAM tapi kemudian separatismenya bisa terselesaikan sehingga kita semuanya bisa aman, sejahtera di NKRI," kata Hidayat.