Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan tindakan tentara Israel yang memperlakukan anak-anak dan orangtua dari kalangan rakyat Palestina di Yerusalem secara sangat kasar jelas tidak bisa diterima dan ditolerir.
"Dunia harus mengutuk dan menghentikan tindakan para tentara Israel yang biadab tersebut. Cara-cara seperti inilah yang mengundang lahirnya tindakan radikalisme dan terorisme sebagai respon dan cara yang bisa mereka lakukan untuk membalas dendam atas kesakitan, kematian dan ketidakadilan yang mereka terima," ujar Anwar, kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).
Untuk itu jikalau ingin dunia menjadi aman tentram dan damai serta terjauh dari tindakan radikalisme dan terorisme, Anwar menilai dunia harus bisa mengakhiri dan menghentikan semua bentuk penjajahan di atas muka bumi ini.
Terutama di baitul maqdis atau Yerusalem.
"Dimana Israel di samping dia sudah merampok dan merampas tanah dari rakyat Palestina, kemudian mereka juga telah mengekang kebebasan umat Islam Palestina untuk beribadah," kata dia.
Baca juga: Partai Demokrat Kecam Keras Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Dorong KTT Luar Biasa OKI
Baca juga: Indonesia hingga Prancis Bereaksi setelah Pasukan Israel Serang Jalur Gaza
Bahkan tidak hanya sampai disitu, Anwar juga mengutuk keras karena mereka yang sedang beribadah justru ditembaki, ditendang, diseret hingga ada anak-anak yang mereka bunuh tanpa ada sedikitpun rasa kasihan.
"Hal ini jelas-jelas tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita biarkan. Untuk itu umat Islam di seluruh dunia harus bersatu dan tidak boleh tinggal diam," kata Anwar.
Baca juga: Liga Arab Kutuk Serangan Udara Israel di Gaza
Lebih lanjut, Anwar menegaskan umat Islam dan warga dunia harus memberikan perlawanan dengan berbagai cara, agar hal-hal yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan yang dilakukan oleh Israel tersebut dapat dihapus dan dihentikan.
"Untuk itu kita mendesak dunia Islam untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel serta memboikot semua bentuk transaksi dan perdagangan dengan negara penjajah dan teroris tersebut. Agar pemerintah Israel sadar bahwa dalam kehidupan bersama dia harus bisa menghormati hak-hak orang lain terutama hak dari rakyat dan bangsa Palestina," tandasnya.