Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih belum jelas.
Meski Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa para pegawai yang tak lulus TWK tak bisa serta merta diberhentikan, namun para pimpinan KPK masih belum menentukan nasib Novel Baswedan dkk itu.
Para pegawai yang tak lulus TWK telah mengambil langkah melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK dan Ombudsman RI.
Sementara sejumlah pihak mengkritik penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus TWK itu. Para pimpinan KPK dituding memakai TWK sebagai alat untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu di KPK.
Hal itu kemudian dibantah oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Ia menyebut hasil TWK diterima KPK dari BKN pada 27 April.
Sementara KPK baru mengumumkan jumlah pegawai tak lulus pada 5 Mei lantaran menunggu putusan MK atas uji materi UU KPK hasil revisi pada 4 Mei.
Firli menyebut hasil TWK ketika diterima langsung disimpan di brankas. Kemudian hasil TWK yang masih disegel, kata Firli, dibuka pada 5 Mei dengan disaksikan seluruh pimpinan KPK, Dewan Pengawas, serta pejabat struktural KPK.
”Tidak ada pejabat, pegawai 1 pun yang pernah membaca hasil TWK,” kata Firli saat konferensi pers pada Kamis (20/5/2021).
Namun menurut Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko, ucapan Firli tersebut hanyalah gimik.
Sujanarko yang merupakan satu dari 75 pegawai yang dinonaktifkan itu menyebut bahwa para pimpinan KPK sudah mengetahui daftar 75 pegawai yang tak lulus TWK saat menggelar rapat pada 29 April.
Ketika itu, kata Sujanarko, beberapa pimpinan KPK bersuara keras memecat pegawai yang tak lulus TWK.
”Sebelum ada pidato Jokowi, (sebelum) ada statement presiden, pimpinan sangat meremehkan terhadap 75 orang ini. Bahkan mereka dengan percaya diri untuk tidak mengakomodir kira-kira yang 75 orang ini."
"Kira-kira tanggal 29 April itu pimpinan rapim dan beberapa pimpinan dengan keras ini dipecat saja, nonaktif dipecat," kata Sujanarko saat berbicara dalam acara Halal Bihalal Kebangsaan yang digelar virtual di kanal YouTube AJI Indonesia.
Menurut Sujanarko, ada gimik bahwa pimpinan KPK tidak tahu soal hasil TWK yang baru dibuka pada 5 Mei 2021.