Baca tanpa iklan
Qodari menilai, ketidakharmonisan itu membuat peluang Ganjar menjadi calon Presiden usungan PDIP sudah habis.
Hal itu lantaran konflik di antara keduanya sudah terlalu dalam.
Kendati demikian, Qodari tak menyarankan PDIP untuk mengusung nama baru sebagai calon presiden 2024.
Menurutnya, panggung strategis untuk meraih popularitas sebagai calon kuat presiden hanya ada di kepala daerah dan kementerian.
"Menurut saya agak sulit mengharapkan muncul nama baru, karena untuk muncul itu perlu panggung yang strategis."
"Panggung yang strategis itu ada dua, pertama kepala daerah dan kedua menteri."
"Nah kepala daerah itu tidak seluruh provinsi, praktis hanya empat saja, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Qodari, dikutip dari tayangan Youtube TvOne, Senin (24/5/2021).
Oleh karena itu, Qodari menyarankan, jika PDIP tak mengusung Ganjar, maka pilihan lainnya bisa merangkul Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Sebab, nama kepala daerah seperti Ridwan Kamil maupun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bisa menjadi pilihan yang cukup menjanjikan.
Bahkan, Qodari menilai, bisa juga merangkul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meski akan sulit karena berhadapan dengan Partai Gerindra.
"Jadi pandangan PDIP pada hari ini saya kira kalau kepala daerah bisa ke Ridwan Kamil atau misalnya Khofifah."
"Bisa jadi Anies Baswedan karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, walaupun kelihatannya agak sulit," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.
Kemudian, mengenai panggung strategis dari kementerian, Qodari menyarankan untuk mengusung sosok mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Namun, Qodari mengingatkan, mengambil sosok menteri sebagai calon presiden akan lebih sulit untuk meraih popularitasnya di mata publik.
"Menteri agak berat memiliki elektibilitas yang tinggi, tidak seperti dulu, di mana menteri itu merupakan panggung yang strategis."
"Tetapi tanpa menutup peluang itu, di kementerian ada mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau menteri-menteri lain yang latar belakangnya dari PDIP."
"Walaupun pada saat ini yang paling memungkinkan dari menteri itu Tri Rismaharini, tapi tidak mudah untuk membangun popularitas di Indonesia," jelasnya.
Polemik Ganjar dan PDIP
Sebelumnya diberitakan, tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara PDI Perjuangan (PDIP) di Panti Marhaen, Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021) menjadi sorotan.
Padahal seluruh kepala daerah, baik bupati dan wali kota serta wakil, yang merupakan kader PDI Perjuangan se-Jawa Tengah hadir dalam acara pengarahan yang diberikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Pengarahan tersebut dilakukan bertepatan dengan puncak rangkaian acara HUT ke-48 PDI Perjuangan.
Puan yang merupakan putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ini memberi pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Tidak hanya kader dari eksekutif, kader dari legislatif dan struktur partai pun diundang.
Namun, dalam acara, tidak tampak Gubernur Jateng yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka yang diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah, dan wakil kader se-Jateng.
Dalam akhiran tulisan peserta tatap muka tersebut, tertulis 'Kecuali Gubernur'.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Ia pun mengungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jateng berseberangan dengan sikap Ganjar Pranowo perihal langkah pencapresan di 2024.
Ia menyebut dengan terang-terangan, Ganjar terlalu berambisi maju dalam Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Karena perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan tersebut.
Padahal semua kepala daerah dan wakilnya dari partai berlambang kepala banteng itu hadir secara langsung.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Taufik Simail, Galuh Widya, Vincentius Jyestha, Inza Maliana)