Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Polemik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan partainya, PDI Perjuangan masih menjadi sorotan.
Termasuk menyita perhatian para pengamat politik perihal pencalonan presiden 2024 dari partai berlambang banteng itu.
Di tengah polemik tersebut, nama-nama tokoh negara dikaitkan.
Bahkan di antaranya adalah menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Mulai dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca juga: Bambang Pacul: Etika Dilanggar, Sikap Ganjar yang Terlalu Ambisi dengan Jabatan Presiden
Inilah rangkuman Tribunnews.com mengenai nama-nama yang dikaitkan dengan polemik Ganjar Pranowo dan PDIP:
1. Sandiaga Uno
Tribunnews.com mengabarkan, meski pemilihannya masih tiga tahun lagi, sejumlah tokoh telah digadang-gadang untuk maju dalam Pemilu Presiden 2024.
Selain survei, sejumlah kelompok relawan sudah mulai menjagokan tokoh yang akan bertarung pada Pilpres Nanti.
Satu di antaranya yakni Kelompok Relawan Jokowi Mania (JoMan) yang menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno maju dalam Pilpres 2024.
Ketua Relawan Joman Imanuel Ebenezer atau Noel bahkan menjagokan keduanya dipasangkan dalam Pemilu nanti.
"Memang ada sejumlah nama lain yang berpeluang. Tapi saya kira keduanya paling unggulan," kata Noel dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin, (24/5/2021).
Noel menilai syarat pemenangan 2024 adalah pasangan berbasis nasionalis, religius dan milenial.
Ia mengungkapkan ketiga syarat itu dimiliki Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno.
"Kenapa harus nasionalis karena sejarah pemilu dari Indonesia merdeka hingga hari ini, pemenang pemilu selalu figur nasionalis. Terakhir misal Jokowi. Kedua, Cawapres harus religius sebagai penyeimbang," katanya.
Apalagi kata Noel, suara pemilih pemula pada Pilpres 2024 meningkat tajam.
Suara kaum milenial ini hanya akan memilih capres dan Cawapres yang mewakili atau representasi mereka.
Karena itu kata Noel, duet Ganjar dan Sandiaga memiliki peluang terbesar untuk maju dan memenangi kompetisi 2024.
Meskipun demikian kata Noel keputusan keduanya maju dalam Pilpres 2024 sangat bergantung pada partai politik masing-masing.
Meskipun demikian kata Noel, apabila elektabilitas kedua tokoh tersebut tinggi, maka kemungkinan besar akan dicalonkan pada Pilpres mendatang.
"Duet maut Nasionalis Religius. Ini pilihan terbaik buat rakyat. Saya yakin pemilu 2024 tidak akan terlalu keras, tidak membelah sekali seperti 2014 dan 2019," ujarnya.
Baca juga: Kata PDIP Jika Ganjar Pranowo Diusung Partai Lain Jadi Capres: Ya Monggo, Kalau Orangnya Mau
2. Rudyatmo
Masih dari Tribunnews.com, mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo ikut memberikan pandangannya terkait polemik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan partainya baru-baru ini.
Menurut Rudy, Ganjar bukan orang yang bodoh dalam dunia partai.
Hal ini diungkap oleh Rudy dalam tayangan Kompas Petang, Kompas Tv, Senin (24/5/2021).
Rudy menilai, Ganjar bukan orang yang bodoh dalam partai karena memahami segala mekanisme partai.
Rudy mengatakan, Ganjar tidak akan maju ke pemilihan calon presiden 2024 jika tidak ada mandat dari Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Keputusan maju atau tidaknya Ganjar dalam pemilihan capres di Pilpres 2024 ada di tangan Megawati.
"Pak Ganjar sendiri bukan orang bodoh, karena dia tahu mekanisme partai."
"Semua keputusan itu ada di tangan ketua umum. Besok di tahun 2024, siapa yang akan dicalonkan," kata Rudy.
Bahkan, hingga detik ini, lanjut Rudy, Ganjar belum mendeklarasikan diri terkait Pilpres 2024.
Rudy juga menyebut Ganjar belum pernah berkoordinasi dengan partai-partai lain untuk dicalonkan sebagai presiden.
"Kalau hanya bicara masalah kelewatan, sampai detik ini Pak Ganjar juga belum deklarasi tentang pemilihan presiden."
"Dan belum pernah berkoordinasi dengan partai-partai lain untuk dicalonkan sebagai presiden," kata Rudy.
Baca juga: Benarkah Ganjar Ditegur karena Bersaing dengan Puan Maharani di Pilpres 2024? Ini Kata PDIP
3. Risma: Nggak Tahu
Menteri Sosial Tri Rismaharini menghadiri undangan rapat kerja dari Komisi VIII DPR RI, Senin (24/5/2021).
Selepas rapat, Risma yang merupakan politikus PDI Perjuangan enggan berkomentar terkait hubungan yang memanas antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PDIP.
Pantauan Tribunnews.com, seraya terus berjalan meninggalkan kerumunan wartawan, Risma mengaku tak tahu menahu soal konflik tersebut.
"(Soal Pak Ganjar dengan PDIP bagaimana tanggapannya? - red) Nggak tahu aku, nggak tahu aku. Nggak tahu, nggak tahu," ujar Risma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
4. Ridwan Kamil
Pengamat politik M Qodari menilai, ketidakharmonisan yang terjadi antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan PDIP akan berdampak cukup besar.
Terlebih, kepada sosok Ganjar yang namanya selalu masuk ke dalam empat besar calon kuat Presiden 2024 di berbagai survei.
Qodari menilai, ketidakharmonisan itu membuat peluang Ganjar menjadi calon Presiden usungan PDIP sudah habis.
Hal itu lantaran konflik di antara keduanya sudah terlalu dalam.
Kendati demikian, Qodari tak menyarankan PDIP untuk mengusung nama baru sebagai calon presiden 2024.
Menurutnya, panggung strategis untuk meraih popularitas sebagai calon kuat presiden hanya ada di kepala daerah dan kementerian.
"Menurut saya agak sulit mengharapkan muncul nama baru, karena untuk muncul itu perlu panggung yang strategis."
"Panggung yang strategis itu ada dua, pertama kepala daerah dan kedua menteri."
"Nah kepala daerah itu tidak seluruh provinsi, praktis hanya empat saja, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Qodari, dikutip dari tayangan Youtube TvOne, Senin (24/5/2021).
Oleh karena itu, Qodari menyarankan, jika PDIP tak mengusung Ganjar, maka pilihan lainnya bisa merangkul Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Sebab, nama kepala daerah seperti Ridwan Kamil maupun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bisa menjadi pilihan yang cukup menjanjikan.
Bahkan, Qodari menilai, bisa juga merangkul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meski akan sulit karena berhadapan dengan Partai Gerindra.
"Jadi pandangan PDIP pada hari ini saya kira kalau kepala daerah bisa ke Ridwan Kamil atau misalnya Khofifah."
"Bisa jadi Anies Baswedan karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, walaupun kelihatannya agak sulit," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.
Kemudian, mengenai panggung strategis dari kementerian, Qodari menyarankan untuk mengusung sosok mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Namun, Qodari mengingatkan, mengambil sosok menteri sebagai calon presiden akan lebih sulit untuk meraih popularitasnya di mata publik.
"Menteri agak berat memiliki elektibilitas yang tinggi, tidak seperti dulu, di mana menteri itu merupakan panggung yang strategis."
"Tetapi tanpa menutup peluang itu, di kementerian ada mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau menteri-menteri lain yang latar belakangnya dari PDIP."
"Walaupun pada saat ini yang paling memungkinkan dari menteri itu Tri Rismaharini, tapi tidak mudah untuk membangun popularitas di Indonesia," jelasnya.
Polemik Ganjar dan PDIP
Sebelumnya diberitakan, tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara PDI Perjuangan (PDIP) di Panti Marhaen, Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021) menjadi sorotan.
Padahal seluruh kepala daerah, baik bupati dan wali kota serta wakil, yang merupakan kader PDI Perjuangan se-Jawa Tengah hadir dalam acara pengarahan yang diberikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Pengarahan tersebut dilakukan bertepatan dengan puncak rangkaian acara HUT ke-48 PDI Perjuangan.
Puan yang merupakan putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ini memberi pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Tidak hanya kader dari eksekutif, kader dari legislatif dan struktur partai pun diundang.
Namun, dalam acara, tidak tampak Gubernur Jateng yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka yang diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah, dan wakil kader se-Jateng.
Dalam akhiran tulisan peserta tatap muka tersebut, tertulis 'Kecuali Gubernur'.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Ia pun mengungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jateng berseberangan dengan sikap Ganjar Pranowo perihal langkah pencapresan di 2024.
Ia menyebut dengan terang-terangan, Ganjar terlalu berambisi maju dalam Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Karena perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan tersebut.
Padahal semua kepala daerah dan wakilnya dari partai berlambang kepala banteng itu hadir secara langsung.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Taufik Simail, Galuh Widya, Vincentius Jyestha, Inza Maliana)