Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari proses assessment alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuat lebih baik.
Hal itu untuk menghindari polemik seperti yang terjadi sekarang ini.
Baca juga: Nasib 51 Pegawai KPK Berakhir Dipecat, Eks Jubir KPK Sebut Arahan Jokowi Tak Dilaksanakan
"Mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik," kata Moeldoko dalam video yang diterima tribunnews. Com, Rabu, (26/5/2021).
Pihaknya kata Moeldoko merekomendasikan adanya pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam assessment TWK.
Baca juga: Istana Wacanakan Pendidikan Kedinasan untuk Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
"KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," katanya.
Terkait tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari proses alih status menjadi pegawai ASN, kata dia, perlu dipikirkan sejumlah skenario lanjutan.
Baca juga: Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, 51 Orang Diberhentikan, 24 Lainnya akan Dilakukan Pembinaan
Ia meminta KPK, Menpan RB dan BKN menggelar pendidikan kedinasan untuk memperbaiki wawasan kebangsaan mereka yang tidak lulus TWK, sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi.
"Perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang yaitu melalui pendidikan kedinasan, seperti yang diinginkan bapak presiden. karena ini memang harus diperkuat dari waktu ke waktu," kata Moeldoko.