Bagaimana Cara Menyikapi Aturan Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19?

<p>JAKARTA, KOMPAS.TV - Sabtu 26 September 2020, tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 dimulai.&nbsp;</p>

<p>Para calon kepala dan wakil kepala daerah mulai menarik simpati pemilih, dengan berbagai janji-janji dan visi yang akan dijalankan jika terpilih.</p>

<p>Komisi Pemilihan Umum atau KPU memperbaharui aturan tentang kampanye Pilkada di tengah situasi pandemi covid-19.</p>

<p>Berdasarkan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam covid-19 pasal 63 dijelaskan, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring.</p>

<p>Pasal 88C ayat berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan, atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf G dalam bentuk: rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan,atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan,atau donor<br /> darah; dan,atau peringatan hari ulang tahun partai politik.</p>

<p>Dalam PKPU itu juga mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan Pilkada mulai sanksi teguran dan peringatan tertulis, pembubaran kegiatan dan rekomendasi bawaslu pada kepolisian sesuai perundang-undangan.</p>

<p>Aturan boleh saja dikeluarkan KPU, namun fakta di lapangan terkadang berbeda.&nbsp;</p>

<p>Seperti diketahui desakan publik untuk menunda Pilkada tak digubris.</p>

<p>Pemerintah tetap menegaskan Pilkada serentak tetap digelar sesuai jadwal.&nbsp;</p>

<p>Pesta demokrasi yang rutin 5 tahun sekali ini mau tidak mau akan mengundang antusiasme dan euforia masyarakat.&nbsp;</p>

<p>Pengawasan yang baik diperlukan agar pilkada serentak ini tidak menjadi klaster penularan virus corona.<br /> &nbsp;</p>