News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Eks Direktur Konflik BPN Ungkap Solusi Selesaikan Konflik Tanah PT TPL Dengan Masyarakat Adat

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Direktur Konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang juga Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Ronsen Pasaribu.

Kini, seruan penutupan TPL didengungkan sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Toba.

Sejumlah aliansi bergabung mengadakan aksi pengumpulan tanda tangan masyarakat.

Sejumlah masyarakat yang melintas di Bundaran Balige terlihat memberikan tanda tangannya di spanduk yang telah disediakan.

Satu di antara elemen masyarakat yang menggelar aksi adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak.

Perwakilan AMAN Tano Batak, Wilson Nainggolan, menuturkan bahwa pihaknya mengumpulkan tanda tangan sejak siang hingga sore hari.

"Ini petisi untuk menutup PT TPL dari pihak masyarakat untuk meminta tanda tangan. Ini kita jadwalkan mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB," ujar Wilson saat disambangi tribun-medan.com, Jumat.

Ia menyampaikan bahwa kekecewaan masyarakat Toba sudah memuncak dengan adanya bentrok antara masyarakat adat Desa Natumingka dengan pihak PT TPL.

"Sejauh ini hanya di Bundaran Balige, sebab ini tempat strategis. Hal ini berdasar pada banyaknya persengketaan dengan PT TPL dan memuncak pada kejadian yang ada di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba," sambungnya.

"Ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat kepada pihak PT TPL. Pihak TPL yang arogan dan bahkan merusak tatanan masyarakat serta merusak kehidupan masyarakat adat yang ratusan tahun mereka kelola," sambungnya.

Maka dengan melihat kondisi tersebut, AMAN pun menyerukan penutupan TPL. Ia mengklaim seruan itu mendapat dukungan dari masyarakat dengan bukti torehan tanda tangan pada spanduk yang sudah disediakan.

"Seruan kita, ya tutup TPL. Dan kepada pemerintah, kita inginkan agar mencabut izin TPL," tuturnya.

Diperoleh informasi bahwa pihak masyarakat adat Natumingka telah menyampaikan laporan adanya tindak kekerasan terhadap mereka pada Selasa (18/5/2021). Dengan demikian, ia berharap agar pihak kepolisian objektif menyelidiki kasus tersebut.

"Harapan kami kepada pihak kepolisian harus objektif melihat sumber dari persoalan itu adalah pihak TPL sendiri. Awalnya pihak TPL melempar dengan batu dan kayu. Sehingga masyarakat berupaya membela diri," lanjutnya.

"Masyarakat kalah jumlah dengan pihak TPL," ungkapnya.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini