TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meskipun pemilihan presiden masih lama yaitu 2024, dinamikanya sudah mulai berdenyut. Setelah heboh persaingan di internal PDIP antara Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kini mulai marak pernyataan petinggi partai untuk saling melirik.
Setelah Sekjen Partai Gerindra blak-blakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berpeluang diusung sebagai calon presiden 2024 berkoalisi dengan PDIP, kini giliran Sekjen PDIP memberikan jawaban.
Hasto mengakui, memang ada hubungan baik antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5).
"Pernyataan dari Mas Muzani karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati," kata Hasto.
Hasto menyebut, kedekatan Megawati dan Prabowo selain karena kesamaan ideologi, juga faktor kedekatan basis massa dan kedekatan kultural. Hal itu bakal menjadi pertimbangan PDIP untuk nantinya apakah bakal berkoalisi dengan Gerindra.
"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kuktural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani berbicara peluang partainya berkoalisi dengan PDIP di pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Disebutkan Muzani, kemungkinan Gerindra dan PDIP bekerja sama di Pilpres 2024 karena Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hubungan kita yang baik dengan PDIP, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega. Saya kira saudara-saudara semua sudah tahu sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik," kata Muzani kepada wartawan, di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (27/5).
Baca juga: Sekjen PDIP Respons Gerindra Soal Koalisi di Pilpres 2024: Akan Menjadi Pertimbangan
Tanpa Amien Lebih Mudah
Di sisi lain, dalam diskusi yang sama, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto juga berbicara skenario partainya untuk berkoalisi dengan partai politik lain di pemilihan presiden 2024.
Satu diantaranya, kata Hasto, mengenai peluang PDIP bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Menurutnya, peluang PDIP berkoalisi dengan PAN terbuka lebar. Apalagi saat ini Amien Rais sudah tidak menjadi bagian dari PAN.
"Kami sama Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerja sama, terlebih setelah saya mendapat bisikan dari teman-teman PAN pasca Pak Amien Rais tidak tidak ada di PAN. Itu makin mudah lagi untuk membangun kerja sama politik," ujar Hasto.
Selain itu, Hasto menilai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keutuhan NKRI. Hal itu ditunjukkan dengan penolakannya terhadap wacana koalisi poros Islam yang justru akan mempertajam polarisasi masyarakat.
"Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama beliau menegaskan itu akan menambah pembelahan yang terjadi. Kita ini negara begitu besar dari Sabang sampai Merauke, itu kita jaga marwahnya," ucap Hasto.
Selain PAN, Hasto juga bicara peluang PDIP berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasto menyebut bahwa partainya membuka peluang melanjutkan koalisi dengan PPP dan PKB yang saat ini berada dalam satu koalisi.
"Dengan PPP, kami mudah koalisi, enggak hanya tetangga dekat, sejarah kami, punya perasaan senasib saat Orde Baru," ujar Hasto.
Beda DNA
Hasto Kristiyanto juga terang-terangan, partainya akan sulit berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Dijelaskan Hasto, PDIP menekankan kesamaan ideologi jika akan membangun kerja sama di perhelatan pemilihan umum.
"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto.
Selain dengan PKS, Hasto mengatakan PDIP tak akan bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurut Hasto, Demokrat dan PDIP memiliki basis yang berbeda.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Mereka) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujar Hasto.
"Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut, karena beda karakternya, naturenya," ujarnya.
Baca juga: Sekjen PDIP Komentari Perseteruan Ganjar-Puan
PAN Realistis
Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memberikan tanggapan atas pernyataan Hasto. Eddy mengatakan, mesin PAN di saat pesta demokrasi 2004 dan 2014 bergerak hebat lantaran memiliki kader yang maju di Pilpres.
"Kalau kita bicara pilpres, PAN tentu memiliki rekam jejak capres dan cawapres. 2004 itu Pak Amien Rais (capres), dan 2014 itu Pak Hatta Rajasa (cawapres)," kata Eddy.
Eddy mengatakan, mesin partai PAN di saat pesta demokrasi 2004 dan 2014 bergerak hebat lantaran memiliki kader yang maju di Pilpres.
Namun, Eddy mengatakan PAN akan realistis melihat elektabilitas kader potensial partainya. Yang terpenting bagi PAN, akan menyerap aspirasi masyarakat, melihat harapan masyarakat untuk calon pemimpin ke depannya.
"Kita jangan lagi terjebak pada politik identitas. Itu politik yang membelah, tidak mencerdaskan dan mencerahkan. Itu sampai sekarang ini kita masih merasakan politik identitas Pilkada DKI, Pilpres 2019," ujarnya. (chaerul umam)
Baca juga: NasDem Sikapi Wacana Koalisi PDIP-Gerindra di Pilpres 2024