Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Komisi VIII DPR RI mendukung upaya percepatan dan perbaikan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.
Hal itu terungkap dalam Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dengan agenda Pembahasan Data Kemiskinan Terbaru Kemensos RI.
Rapat kerja dihadiri oleh pimpinan Komisi VIII DPR Yandri Susanto dan Mensos Tri Rismaharini Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, di Wisma Sekretariat DPR RI, Cisarua, Bogor, Senin (7/6/2021) malam.
Baca juga: Ini Daftar Pejabat Kemensos dan BPK yang Diduga Kecipratan Dana Korupsi Bansos Covid-19
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI bisa memahami bahwa penjelasan Risma mengenai data penerima manfaat yang termasuk Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) karena bertujuan agar tidak ada lagi bantuan yang tumpang tindih.
Baca juga: CEK PENERIMA Bansos Tunai Rp300 Ribu Cair Juni 2021: Klik cekbansos.kemensos.go.id, Siapkan KTP
Lalu, Komisi VIII DPR RI mendukung Kemensos dalam merapikan dan memastikan bahwa DTKS yang baru banar-benar valid dan menjadi rujukan bagi semua penyaluran program bansos agar tepat sasaran.
Kemudian, Komisi VIII DPR RI meminta Kemensos untuk selalu menginformasikan dan mengkoordinasikan mengenai perkembangan verifikasi dan validasi DTKS yang baru kepada Komisi VIII DPR RI.
Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Risma untuk menyusun peraturan dan pedoman tentang mekanisme verifikasi dan validasi data dari masyarakat.