News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Berita Populer Hari Ini

POPULER NASIONAL Harta Ketum PDIP Megawati Capai Rp215 M | Soal Permintaan Maaf Haikal Hassan

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sesuai urutan waktu pendaftaran (dari kiri ke kanan), pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendaftarkan diri sebagai pasangan capres-cawapres di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Sabtu (16/5). Mereka akan berkompetisi dalam pemilu presiden-wapres pada 8 Juli 2009.(ALIF ICHWAN)

Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi, turut menanggapi permintaan maaf Haikal Hassan setelah mengkritik pelaksanaan haji 2021.

Fahmi menilai, sah-sah saja bagi Haikal Hassan untuk minta maaf.

Namun, yang perlu ditekankan adalah, permintaan maaf tidak bisa menghapus perbuatannya.

"Kalau minta maaf sih sah-sah aja, cuma permintaan maafnya itu tidak menghapus perbuatannya," kata Fahmi, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (8/6/2021).

Fahmi mengatakan, tidak menutup kemungkinan permintaan maaf Haikal Hassan ini bisa menjadi tolak ukur hakim, terutama dalam meringankan hukuman terhadap Haikal Hassan.

Baca selengkapnya >>>

5. Ketua Komnas HAM: Pimpinan KPK adalah Kolega

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Baca juga: Polemik Hasil TWK Ganggu Pengusutan Perkara Korupsi Besar di KPK

Baca juga: Eks Penyidik KPK yang Terima Suap Akui Masih Berstatus Anggota Polri

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, megaskan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kolega Komnas HAM.

Terkait undangan klarifikasi untuk pimpinan KPK terhadap aduan pegawai KPK yang menduga adanya pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan alih status pegawai KPK ke ASN yang sedianya dilakukan Selasa (8/6/2021), Taufan mengatakan tidak ada hal yang membahayakan.

"Saya ingin sampaikan kepada pimpinan KPK, pimpinan KPK itu kolega Komnas HAM."

"Saya dengan kelima-limanya merasa bahwa ini semua adalah mitra kerja, kalau diundang Komnas HAM itu tidak ada yang membahayakan," kata Taufan di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Selasa (8/6/2021).

Jika pimpinan KPK menghadiri undangan klarifikasi tersebut, kata Taufan, pihaknya akan mengklarifikasi aduan para pegawai KPK.

Baca selengkapnya >>>

(Tribunnews.com)

Simak Berita Populer Hari Ini Lainnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini