TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional dari Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kembali menjadi perbincangan setelah kembali tampil bersama Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Keduanya bertemu untuk meresmikan patung Bung Karno berkuda di Kementerian Pertahanana, Minggu (6/6/2021).
Sementara itu, Cyber Indonesia menanggapi permintaan maaf penceramah Haikal Hassan yang mengkritik pelaksanaan haji 2021.
Diketahui, permintaaan maaf tersebut disampaikan Haikal melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Sabtu (5/6/2021).
Baca juga: Klarifikasi Haikal Hassan atas Cuitannya Soal Dana Haji, Sebut Sudah Tabayyun, Nyatakan Tidak Benar
Baca juga: Haikal Hassan Apresiasi Langkah Cepat Polri Buru Joseph Paul Zhang
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:
1. Kapan Pengumuman Hasil Kartu Prakerja Gelombang 17?
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 telah ditutup pada Senin (7/6/2021) pukul 23.59 WIB.
Kini, pendaftar Kartu Prakerja gelombang 17 tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi.
Sementara, kuota Kartu Prakerja gelombang 17 hanya 44.000 peserta.
Lantas, kapan pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17?
Head Communication Manajemen Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan pihaknya masih melakukan konsolidasi data dari para pendaftar Kartu Prakerja gelombang 17.
2. Profil Aulia Fahmi yang Laporkan Haikal Hassan
Baca juga: Haikal Hassan Dilaporkan Polisi Atas Dugaan Penyebaran Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian Soal Haji
Baca juga: Sempat Kritik Soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2021, Haikal Hassan Kini Minta Maaf
Berikut ini profil Aulia Fahmi, Ketua Cyber Indonesia yang melaporkan penceramah Haikal Hassan ke polisi.
Haikal Hassan dilaporkan ke polisi karena dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebenciaan terkait pembatalan haji 2021 yang diposting di akun Twitternya.
Fahmi menyebutkan pelaporan terhadap Haikal Hassan tersebut masih dalam proses.
"Saat ini ada rekan kita sedang berada di Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi terkait tweet Haikal Hassan yang sempat viral. Masih dalam proses pelaporan," kata Fahmi, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (8/6/2021).
Menurut Fahmi, yang menjadi dasar pelaporan Haikal Hassan adalah cuitannya yang dinilai memiliki unsur penyebaran berita bohong yang mengandung SARA terkait haji.
3. Harta Kekayaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
Inilah daftar harta kekayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Nama Megawati Soekarnoputri menjadi bahan perbincangan setelah kembali tampil bersama dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Kedua pimpinan partai besar ini bertemu untuk meresmikan patung Bung Karno berkuda di Kementerian Pertahanan, Minggu (6/6/2021) kemarin.
Baca juga: Keluarga Megawati Cerita Alasan Dirikan Masjid At Taufiq
Baca juga: Bangga Megawati Terima Gelar Profesor Kehormatan, Sekjen PDIP: Beliau Miliki Kepemimpinan Kuat
Dalam momen itu, baik Prabowo Subianto mapun Megawati Soekarnoputri, menunjukkan sejumlah momen kedekatan.
Satu di antaranya saat Prabowo mengatakan, pihaknya menghargai kehadiran Megawati dalam acara yang digelar untuk memperingati hari kelahiran Bung Karno.
4. Cyber Indonesia Tanggapi Permintaan Maaf Haikal Hassan
Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi, turut menanggapi permintaan maaf Haikal Hassan setelah mengkritik pelaksanaan haji 2021.
Fahmi menilai, sah-sah saja bagi Haikal Hassan untuk minta maaf.
Namun, yang perlu ditekankan adalah, permintaan maaf tidak bisa menghapus perbuatannya.
"Kalau minta maaf sih sah-sah aja, cuma permintaan maafnya itu tidak menghapus perbuatannya," kata Fahmi, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (8/6/2021).
Fahmi mengatakan, tidak menutup kemungkinan permintaan maaf Haikal Hassan ini bisa menjadi tolak ukur hakim, terutama dalam meringankan hukuman terhadap Haikal Hassan.
5. Ketua Komnas HAM: Pimpinan KPK adalah Kolega
Baca juga: Polemik Hasil TWK Ganggu Pengusutan Perkara Korupsi Besar di KPK
Baca juga: Eks Penyidik KPK yang Terima Suap Akui Masih Berstatus Anggota Polri
Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, megaskan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kolega Komnas HAM.
Terkait undangan klarifikasi untuk pimpinan KPK terhadap aduan pegawai KPK yang menduga adanya pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan alih status pegawai KPK ke ASN yang sedianya dilakukan Selasa (8/6/2021), Taufan mengatakan tidak ada hal yang membahayakan.
"Saya ingin sampaikan kepada pimpinan KPK, pimpinan KPK itu kolega Komnas HAM."
"Saya dengan kelima-limanya merasa bahwa ini semua adalah mitra kerja, kalau diundang Komnas HAM itu tidak ada yang membahayakan," kata Taufan di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Selasa (8/6/2021).
Jika pimpinan KPK menghadiri undangan klarifikasi tersebut, kata Taufan, pihaknya akan mengklarifikasi aduan para pegawai KPK.
(Tribunnews.com)
Simak Berita Populer Hari Ini Lainnya