Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono disebut-sebut melobi Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait jabatan Panglima TNI.
Dia diisukan kusak-kusuk agar jabatan Panglima TNI diberikan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa.
Andika merupakan menantu Hendropriyono yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Hendropriyono pun membantah tudingan tersebut.
Dia menegaskan, tak pernah meminta-minta jabatan kepada siapapun.
Meski itu untuk dirinya sendiri.
"Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu, saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," ujar Hendro dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (14/6/2021).
Baca juga: PROFIL Jenderal Andika Perkasa, KSAD yang Disebut jadi Calon Kuat Panglima TNI
Isu tersebut diembuskan pertama kali dalam sebuah pemberitaan media massa.
Pertemuan Hendropriyono dan istrinya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pun dikaitkan dengan kabar tersebut.
Hendropriyono menjelaskan, pertemuan yang terjadi Jumat, 7 Mei 2021 itu terkait dengan perayaan hari ulang tahunnya.
Pada hari itu, dia hanya ingin bersilaturahmi dengan Jokowi.
"Pertemuan pada 7 Mei 2021 berkaitan dengan HUT saya yang ke 76. Sebagai Presiden, tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya. Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa, karena Pak Jokowi setelah menjadi Presiden tidak berubah sama sekali dengan sewaktu dulu sebagai rakyat biasa," tutur dia.
Pada pemberitaannya, sumber media terkait mengutip tiga purnawirawan yang mengetahui pertemuan Hendropriyono dan Jokowi itu.
Mereka bercerita, ada lobi yang dilancarkan Hendropriyono dalam suatu pertemuan dengan Jokowi.
Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta itu membantahnya.
"Katanya dari 3 orang purnawirawan. Kredibilitasnya mereka apa? Kenapa tidak cross check kepada Pak Jokowi atau pihak Istana yang jelas kredibel menyangkut pertemuan saya tersebut. Tidak perlu harus mengarang berita dan ngarang-ngarang sumber," kata Hendropriyono.
Dalam pemberitaan tersebut juga mencantumkan pernyataan dari Istana terkait pertemuan tersebut.
Mereka pun mengaku telah menghubungi Hendropriyono baik ke nomor pribadinya maupun melalui putranya, Diaz Hendropriyono, namun tidak ada respons.
Jenderal Andika Calon Kuat Panglima TNI
Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang disebut banyak kalangan calon kuat Panglima TNI.
Saat ini, jabatan Panglima TNI masih dipegang oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.
Panglima Hadi diperkirakan akan pensiun pada akhir 2021 sehingga muncul pertanyaan, siapa sosok yang akan menggantikannya?
Pengamat Militer Aris Santoso dan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon bahkan mengatakan, Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai KSAD berpeluang besar untuk menjadi calon panglima TNI.
Lantas, seperti apa sosok Andika Perkasa?
Berikut profil KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Biodata Andika Perkasa
Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964.
Dalam kehidupan pribadi, Andika Perkasa menikah Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati Hendropriyono atau yang karib disapa Hetty.
Bila menilik nama belakangnya, awam akan menyambungkan sosok Hetty dengan salah satu jenderal purnawirawan Tanah Air.
Ya, Hetty adalah putri mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.
AM Hendropriyono disebut sebagai ikon pasukan elite Kopassandha atau yang kini bernama Kopassus.
Dengan demikian, Andika Perkasa adalah menantu AM Hendropriyono.
2. Riwayat pendidikan Andika Perkasa
Selama bertugas menjadi prajurit TNI AD, Andika Perkasa banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan.
Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, ia berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer.
Dilansir Kompas.com, Andika Perkasa pernah mengenyam pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ekonomi di dalam negeri.
Sementara gelar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), Andika Perkasa mendapatkannya saat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.
Andika Perkasa adalah lulusan dari The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University.
Ia pun memiliki tiga gelar S2, yakni MA, MSc, dan MPhil, serta satu gelar S3 PhD.
Sementara di bidang kemiliteran, Andika Perkasa adalah lulusan Akademi Militer pada 1987.
3. Perjalanan karier Andika Perkasa
Masih dari Kompas.com, setelah lulus dari Akmil, Andika bergabung dengan jajaran korps baret merah, Kopassus.
Kariernya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus (1991).
Kemudian Den 81 Kopassus (1995), Danden-621 Yon 52 Grup 2 Kopassus (1997), Pama Kopassus (1998), dan Pamen Kopassus (1998).
Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus.
Kembali bertugas dalam waktu singkat, ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051/WKT Dam Jaya.
Belum genap setahun, ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabandya A-33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Pada 8 November 2013, Andika diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal.
Dua hari setelah Jokowi dan wakil presiden saat itu, Jusuf Kalla dilantik, Andika ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Pangkatnya naik menjadi mayor jenderal.
Dua tahun ia mengawal Presiden Jokowi, pada 2016 Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura.
Jabatan itu ia emban kurang lebih selama dua tahun.
Pada 2018, dia diangkat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad).
Pangkatnya dinaikkan menjadi letnan jenderal.
Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Ia menggantikan Letjen Eddy Rahmayadi yang mundur untuk maju pada pemilu gubernur Sumatera Utara.
4. Dilantik jadi KSAD
Pada November 2018, Andika Perkasa diangkat menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI Mulyono.
Menurut Presiden, Andika adalah sosok yang komplet lantaran pengalamannya memimpin sejumlah satuan di TNI.
"Pak Andika pernah di Kopassus, pernah di Kodiklat, pernah jadi Pangdam, pernah jadi Komandan Paspampres, sebelumnya juga pernah di Penerangan TNI."
"Saya kira tour of duty-nya komplet, semuanya komplet," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Presiden menyatakan tidak menjadikan angkatan sebagai faktor utama dalam memilih pimpinan tertinggi di matra TNI AD tersebut.
Diketahui, Andika adalah angkatan Akmil 1987 sehingga melewati beberapa perwira tinggi seniornya.
"Ini bukan masalah dari muda atau tua, ya. Sekali lagi, semua ada hitung-hitungannya."
"Terutamanya, yaitu pengalaman, rekam jejak, khususnya pendidikan-pendidikan yang telah dijalani."
"Semuanya itu kami lihat," lanjut Jokowi.
Selain menjadi KSAD, Andika Perkasa juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Agustus 2020.
5. Jadi calon kuat Panglima TNI
Sosok Andika Perkasa pun digadang-gadang sebagai calon kuat Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada akhir tahun.
Hal ini disampaikan pengamat militer, Aris Santoso sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon juga menyampaikan hal serupa.
Menurut Effendi, semua kepala staf TNI dari semua matra saat ini memiliki kesempatan sama untuk menjadi Panglima TNI.
Namun, ia menyebut, Jenderal Andika Perkasa memiliki peluang lebih untuk menjadi Panglima TNI berikutnya.
"Tapi kalau melihat dari kebutuhan TNI yang sangat mendesak di mana kita ingin konsolidasi kekuatan, memang dari tiga matra kepala staf yang sangat berpeluang dan punya kemampuan mumpuni ya Jenderal Andika Perkasa, Pak Kasad sekarang, walaupun kepala staf semua ini memenuhi persyaratan," lanjutnya.
Meski demikian, penunjukkan calon Panglima TNI sepenuhnya diserahkan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif.
Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Tribun Solo