Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Setiap daerah di Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam, mulai dari suku, etnik, hingga agama, termasuk di Sulawesi Selatan. Karakter khas tersebut tak jarang melahirkan fundamentalisme yang kerap jadi pemicu konflik dan radikalisme.
Kedua potensi di atas telah masuk ke pendidikan formal, terutama di sekolah dan madrasah. Bahkan, hasil penelitian yang telah ditemukan oleh Balai Litbang Agama Makassar mengindikasikan bahwa terdapat beberapa siswa yang telah memperoleh paham fundamentalisme dari beberapa guru dan alumni.
Melihat adanya tantangan tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) dalam periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju mengorientasikan sebagian kebijakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan agama pada moderasi beragama.
Dalam buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kemenag tahun 2019, terdapat empat indikator dalam pelaksanaan moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi kebudayaan lokal.
Bersamaan dengan 4 indikator moderasi beragama tersebut, Kemenag RI juga berusaha mendorong kebijakan pada penyusunan sistem pembelajaran yang menciptakan lulusan-lulusan yang mampu memahami dan mengamalkan moderasi beragama.
Dengan tujuan memperkuat keempat indikator moderasi beragama di atas, Balai Litbang Agama Makassar melakukan penelitian mengenai gagasan tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan tentang pendidikan moderasi beragama.
Balitbang Agama Makassar melakukan wawancara kepada 72 tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh pemerintah secara mendalam. Penelitian dilaksanakan di sepuluh kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu: Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Baaeng.
Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa poin penting mengenai perspektif para tokoh masyarakat Sulawesi Selatan tentang pendidikan moderasi beragama.
Materi pendidikan yang membentuk karakter religiositas
Menurut para tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan, pendidikan moderasi beragama harus dapat membentuk karakter religiositas, yang mencakup karakter spiritualitas.
Oleh karena itu, para tokoh masyarakat juga berpendapat bahwa materi utama pendidikan moderasi beragama perlu mencakup tentang fitrah manusia sebagai makhluk moderat, hikmah, samaawiyyatun, nuuraniyyatun, hayyatun, allaamatun, bilquwwati, faalatun, agama rahmat bagi seluruh alam, ajaran agama yang dijelaskan secara tekstual dan kontekstual, ajaran agama tentang kebangsaan, pluralitas, toleransi, dan anti kekerasan, serta moralitas.
Berdasarkan kearifan lokal dan disebarkan lewat pendidikan
Tokoh masyarakat Sulsel juga berharap karakter moderasi dapat dibentuk dari nilai-nilai kearifan lokal. Menurut para tokoh masyarakat, terdapat 41 kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai bagian materi pendidikan moderasi beragama, di antara lain: Kearifan lokal bernilai karakter seperti masirik, appaka sulapa, pangngadakkang/pangadereng, kearifan lokal bernilai pemersatu seperti sipakatau sipakalebbi, tradisi lokal bernilai agama seperti maudu lompoa, dan tradisi lokal bernilai budaya seperti tudang sipulung.
Selain itu, tokoh masyarakat juga menilai perlunya mengaplikasikan pendidikan moderasi beragama dalam satuan pendidikan formal, non-formal, hingga informal.
Untuk pendidikan formal, jika bersinggungan dengan kebijakan pembatasan mata pelajaran, maka pendidikan moderasi beragama dapat diajarkan secara integratif, pengayaan, sintesis, ekstrakurikuler, atau muatan lokal.
Sementara itu untuk pendidikan non-formal, pembelajaran moderasi beragama dapat berbentuk majelis taklim. Untuk jenis pendidikan informal, pembelajaran dapat dilakukan dengan memperkuat pemahaman calon orang tua tentang moderasi beragama pada kegiatan kursus calon pengantin.
Para tokoh masyarakat juga menyarankan model pembelajaran life skill-based education agar para peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, berpikir kritis, memecahkan masalah, serta berkembang secara sosial.
Metode ceramah, pembiasaan, eksperimen, atau digital dapat digunakan agar pendidikan moderasi beragama berlangsung secara efektif.
Perlunya pendidikan moderasi beragama yang sistemik di sekolah dan madrasah
Tokoh masyarakat menilai perlunya kebijakan yang berupa inisiasi pengembangan akademik, kelembagaan, sistem manajemen, serta pengajar agar proses pembelajaran berjalan secara efektif.
Mereka juga merekomendasikan penyediaan buku Pendidikan Moderasi Beragama, yang dapat dilakukan mencetak buku-buku paket baru, meminta tokoh tertentu untuk menulis buku, serta implementasi digital dengan membuat website tertentu yang memuat materi-materi moderasi beragama.
Secara umum, tokoh masyarakat berpendapat pendidikan moderasi beragama perlu mencakup materi yang bersumber dari nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Sistem pembelajaran dan kebijakan penerapan pendidikan moderasi beragama yang semakna dengan wasatiyah.
Lebih lanjut lagi, para tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan juga merekomendasikan penyusunan pembelajaran Pendidikan Moderasi Beragama yang sistemik dan memiliki kurikulum. Hal tersebut mendesak sebab masyarakat saat ini masih rentan terlibat radikalisme.
Berdasarkan masukan dari tokoh masyarakat di atas, Balai Litbang Agama Makassar merekomendasikan beberapa hal di bawah ini:
Pertama, dengan adanya desakan dari para tokoh masyarakat untuk menerapkan pendidikan moderasi beragama di sekolah dan madrasah, gagasan dari 72 tokoh masyarakat tentang pendidikan moderasi beragama hendaknya diakomodasi.
Kedua, perlu dibuat regulasi untuk mendukung Pendidikan moderasi beragama. Pendidikan Moderasi Beragama membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik secara politis, ekonomis, maupun sumber daya manusia, baik di sekolah maupun madrasah.
Ketiga, pendidikan moderasi beragama perlu memuat materi tentang ajaran agama secara spiritual, ajaran agama yang ditafsirkan secara tekstual dan kontekstual, dan local wisdom (kearifan lokal).
Keempat, pembelajaran moderasi beragama perlu dilaksanakan secara fleksibel, baik di satuan Pendidikan formal, non formal, maupun informal dan berorientasi pada pengembangan diri dan membentuk karakter moderasi, dengan metode yang sesuai.