Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem rencananya akan melaksanakan Konvensi Calon Presiden (Capres) pada 2022.
Namun konvensi ini tidak akan melibatkan ketua umum partai politik.
Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, keinginan NasDem akan melaksanakan konvensi tentu layak diapresiasi.
Sebab, melalui konvensi proses pencalonan capres lebih transparan dan demokratis.
"Setiap anak bangsa diberi ruang seluas-luasnya ikut berkompetisi untuk mendapat tiket capres. Kompetisi terbuka ini memastikan calon yang terpilih benar-benar melalui seleksi ketat dengan melibatkan masyarakat," kata Jamil dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).
"Jadi, masyarakat tahu kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam konvensi. Hal itu akan membantu pemilih nantinya dalam menentukan pilihannya saat Pilpres. Pemilih tidak lagi memilih capres seperti kucing dalam karung," imbuhnya.
Namun, Jamil menilai calon yang terpilih belum tentu dapat diusung NasDem.
Baca juga: Airlangga Disebut King Maker Paling Komplet di Pilpres 2024, Bisa Jadi Capres atau Cawapres
Hal itu karena NasDem dengan perolehan suara pada Pileg 2019 hanya 9,05, tentunya tidak bisa sendiri mengusung capres langsung alias harus berkoalisi dengan partai lain.
"Untuk berkoalisi, Nasdem juga akan menghadapi kendala karena sudah menetapkan ketua umum partai politik tidak boleh ikut konvensi," ucapnya.
"Padahal, beberapa ketua umum partai politik seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga disinyalir akan dicalonkan oleh partainya pada Pilpres 2024. Partai politik tersebut dengan sendirinya akan sulit berkoalisi dengan Nasdem," imbuhnya.
Jamil menambahkan, jika hasil konvensi NasDem pada akhirnya tidak dapat diusung pada Pilpres 2024, maka hal itu justru akan menjadi bumerang bagi partai besutan Surya Paloh itu.
"Para calon yang ikut konvensi dan masyarakat luas akan menilai Nasdem sebagai partai abal-abal yang penuh spekulasi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem, yang tentunya berimplikasi pada Pileg dan Pilpres 2024," ucapnya.
"Jadi, partai yang tidak memenuhi ambang batas presiden melaksanakan konvensi calon presiden tentu penuh resiko. Semoga Nasdem menyadari hal itu," pungkasnya.