Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) meminta pemerintah pusat untuk meniadakan libur Idul Adha 2021.
Sebab, dikhawatirkan libur Idul Adha akan membuat kasus Covid-19 alami lonjakan.
Hal tersebut melihat angka Covid-19 di Jawa Barat (Jabar) yang naik akibat libur panjang Idul Fitri.
Padahal, kata Emil, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sempat menekan keterisian rumah sakit oleh pasien Covid-19.
Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, DPR: Segera Berlakukan PPKM MIkro, Tunggu Apa Lagi?
"Selama PPKM Mikro itu kondisi sudah sangat relatif baik, tapi terdisrupsi oleh libur panjang Idul Fitri."
"Ini pola yang berulang di mana kami sempat terdisrupsi juga di libur Natal-Tahun Baru," ucap Ridwan Kamil dalam acra Webinar Virtual BPK RI, Kamis (17/6/2021).
Emil mengatakan, PPKM Mikro berhasil menekan keterisian tempat tidur RS di Jabar, dari angka 63 persen surut hingga 29 persen, dari waktu ke waktu.
Namun, keberhasilan PPKM Mikro di wilayahnya tak berlangsung lama karena libur panjang Idul Fitri.
Baca juga: Kemendagri Dorong Peran Posko Covid-19 Daerah Maksimal di Perpanjangan PPKM Mikro
"Tapi, 14 hari setelah Idul Fitri mengalami lompatan, bahkan sekarang sampai ke angka 60-an persen. Beberapa daerah sudah di atas 80 persen," ucap Emil.
Menurut Emil, pelaksanaan PPKM Mikro akan efektif jika tak terganggu dengan acara massal.
"Ini menyimpulkan bahwa PPKM Mikro sangat baik selama tidak terdisrupsi oleh kegiatan massal,"ungkapnya.
Maka dari itu, Emil meminta pemerintah pusat untuk meniadakan libur panjang Idul Adha 2021.
Sehingga, nantinya PPKM Mikro bisa menekan kasus lonjakan Covid-19.
"Kita merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar libur panjang Idul Adha itu ditiadakan sehingga keterkendalian PPKM Mikro yang sudah teruji ini bisa dijadikan standar," tandasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Minta Peran Puskesmas Maksimal di Perpanjangan PPKM Mikro
Sebelumnya diketahui, Jawa Barat menjadi satu di antara 5 wilayah provinsi yang mengalami lonjakan kasus Covid-19, pasca Idul Fitri 2021.
Kelima provinsi tersebut seluruhnya berada di Pulau Jawa.
Lima provinsi yang mengalami kenaikan kasus tersebut berasal dari Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jabar, DIY, dan Jatim.
"Bahkan provinsi keenam teratas juga berasal dari Pulau Jawa yaitu provinsi Banten dengan kenaikan tersebut lebih dari 400 hingga 7000 kasus di minggu ini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (15/6/2021).
Baca juga: Percepat Penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah Upayakan Proses WGS Dipersingkat
Provinsi yang mengalami kenaikan kasus tersebut merupakan wilayah yang menjadi tujuan pemudik dan asal pemudik.
Kenaikan kasus ini, kata Wiku menjadi perhatian serius pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19.
Ia meminta pemerintah untuk segera menetapkan strategi pengendalian kasus yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing daerah.
"Kondisi yang mengkhawatirkan ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk lebih berhati-hati," katanya.
Baca juga: 46 Anggota DPR dan Staf Positif Covid-19, Wakil Ketua DPR: Perketat Prokes di Lingkungan Parlemen
Berdasarkan data per 14 Juni 2021, Wiku mengatakan terjadi penambahan kasus positif sebanyak 8.189 kasus.
Di mana jumlah kasus aktif pada saat ini adalah 115.197 atau 6 persen.
"Jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 1.751.234 atau 91,23 persen Sedangkan jumlah kumulatif meninggal adalah 53.116 atau 2,77 persen," pungkasnya.
Baca berita seputar Penanganan Covid-19 lainnya
(Tribunnews.com/Shella Latifa/ Taufik Ismail)