Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wacana masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat akhir-akhir ini.
Hal itu lantaran munculnya kelompok relawan Jokowi - Prabowo (JokPro) 2024 yang mendukung wacana tersebut.
Mereka mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju di Pemilihan Presiden 2024 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Menurut mereka, alasan menggaungkan pasangan JokPro 2024 adalah bisa mencegah polarisasi di masyarakat seperti pada Pilpres 2019.
Kendati demikian, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.
Menurut Fadjroel, Presiden akan tetap memegang teguh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden.
Sontak, isu wacana presiden 3 periode pun kembali muncul ke publik dan menuai berbagai respons dari tokoh politik.
Mayoritas dari mereka menolak adanya wacana tersebut dan sepakat dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden 3 Periode, Gerindra: Saat Ini yang Diperlukan Menekan Laju Covid, Bukan Amandemen UUD 1945
Berikut Tribunnews.com rangkum deretan tokoh politik yang menolak wacana presiden tiga periode:
1. Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut berpendapat mengenai wacana ini.
Secara pribadi, Mahfud sepakat, aturan yang membatasi jabatan presiden dua periode sudah tepat.
Untuk itu, ia dengan tegas menolak wacana masa jabatan Presiden 3 Periode.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam akun Twitter pribadi-nya, @mohmahfudmd pada Senin (21/6/2021).
Awalnya, Mahfud disebut (di-mention) oleh seorang warganet mengenai kekhawatirannya tentang wacana Presiden 3 Periode.
Menanggapi hal itu, Mahfud mengaku kurang tepat jika wacana tersebut ditujukan kepadanya.
Sebab, saat ini Mahfud bukan seorang anggota parpol maupun MPR yang memiliki kewenangan terkait hal itu.
Kendati demikian, Mahfud menolak adanya wacana tersebut.
"Kurang tepat di-mention kepada saya. Sebab saya bukan anggota Parpol atau MPR. 2 atau 3 periode arenanya ada di parpol dan MPR.
Tapi secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal 2 periode saja.
Adanya konstitusi itu, antara lain, untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya," kata Mahfud, Senin (21/6/2021).
2. Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga ikut berpendapat soal wacana Presiden 3 Periode.
Terlebih, adanya relawan yang memasangkan Jokowi dengan Prabowo sebagai wakil presidennya pada 2024.
Menurut Anwar, hal tersebut sah-sah saja sebab apa yang mereka rencanakan dilindungi Undang-Undang dan konstitusi.
Baca juga: Soroti Pihak Goreng Isu Presiden Jokowi 3 Periode, Waketum MUI: Kasihan Saya dengan Bangsa Ini
"Kalau organisasi yang mereka dirikan itu bertujuan untuk menjadikan jokowi menjadi presiden bagi masa jabatannya yang ketiga ya sah-sah saja."
"Cuma sudah jelas hal itu pasti akan berbenturan dengan ketentuan yang ada," kata Anwar dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Selasa (22/6/2021).
Anwar menyebut, mereka harus berjuang untuk mengubah peraturan yang ada.
"Untuk mengubahnya tentu ada jalan yang bisa ditempuh, yaitu harus melalui DPR. Dan kalau DPR bersama pemerintah menyetujuinya dan rakyat menerimanya sehingga peraturan yang baru mengizinkannya."
"Maka mereka tentu akan bisa mendorong Jokowi dan Prabowo untuk menjadi capres dan cawapres tahun 2024 yang akan datang," lanjutnya.
Membayangkan hal itu, Anwar heran mengapa ada orang-orang semacam ini.
Baca juga: Paparan Sejumlah Lembaga Survei: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Wacana Jokowi Tiga Periode
"Yang akan membuat saya heran dan terheran-heran tentu dengan para pimpinan partai politik dan anggota-anggotanya, kok mereka seperti tidak tahu sejarah dan tidak mau berkaca dengan sejarah yang ada?"
"Bukankah sudah ada adagium yang sangat terkenal yaitu: power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely," katanya.
Jadi kalau hal ini dapat terwujud, Anwar mengaku hanya bisa mengurut dada.
"Kasihan sekali saya dengan bangsa saya ini penduduknya banyak yang lulusan perguruan tinggi tapi kok pandangannya picik dan dangkal sekali," lanjut Anwar.
3. Relawan PROJO
Wakil Ketua Umum DPP PROJO Freddy Alex Damanik ikut berpendapat mengenai wacana Presiden 3 Periode.
Menurut Freddy, wacana presiden tiga periode sendiri sangat bergantung kepada MPR apakah mau mengubah UUD 1945.
Ia pun menilai perjuangan untuk mengubah UUD 1945 tersebut masih jauh.
"Nah kalau sudah MPR, berarti kan kembali ke partai lagi ditambah DPD, tapi dalam hal menaikkan wacana publik untuk presiden tiga periode sih, menurut saya perjuangan masih jauh lah," ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/6/2021).
Freddy juga menegaskan, pihaknya tidak terlibat dan tidak bergabung dengan komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024.
"PROJO tidak kenal dan tidak gabung dengan komunitas Jokowi-Prabowo 2024," ujarnya.
Namun, terkait hal itu, Freddy menilai sah-sah saja ketika relawan Jokpro meluncurkan komunitas tersebut, sebab Indonesia adalah negara demokrasi.
"Namanya juga negara demokrasi, jadi setiap orang atau kelompok sah-sah saja untuk mengekspresikan pemikiran maupun tindakannya," kata Freddy Damanik.
"Mereka (komunitas Jokpro) itu kan masyarakat sipil yang sedang menunjukkan cara berpikir mereka tentang Presiden tiga periode dan mengaktualisasikannya melalui komunitas Jokowi Prabowo, namanya juga berjuang mewujudkan pemikirannya, ya boleh boleh sajalah," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Maliana/Reza Deni/Vincentius Jyestha)