TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Penasihat Komunitas JokPro 2024, M Qodari, mengklaim 80 juta masyarakat Indonesia mendukung wacama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Klaim ini dikatakan Qodari berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Sementara itu, Presiden Jokowi telah mengirim surat pada pimpinan DPR RI terkait penempatan calon duta besar (dubes).
Surat tersebut dibacakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna, Selasa (22/6/2021).
Baca juga: Di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19, Jokowi Sidak PPKM di Jakarta Pusat
Baca juga: Jokowi Bersyukur Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK di Tengah Pandemi Covid-19
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:
1. Kata Qodari soal Wacana Jokowi 3 Periode
Penasihat Komunitas JokPro 2024, M Qodari, mengklaim 80 juta masyarakat Indonesia menyetujui wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Hal ini berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang wacana tersebut.
Di mana didapatkan 52,9 persen masyarakat Indonesia masih menolak dan 40,2 persen menyetujui wacana tersebut.
"Ada 80 juta orang hari ini. Karena 40 persen dari responden survei itu, kalau diproyeksikan ke 200 juta masyarakat Indonesia, berarti 80 juta."
"Itu sudah setuju dengan gagasan Jokowi-Prabowo/Jokowi tiga periode," ujar Qodari kepada Tribun Network, Kamis (24/6/2021) kemarin.
2. Daftar Mutasi 104 Perwira Tinggi TNI
Baca juga: Wacanakan Presiden 3 Periode, Qodari Ngaku Diserang Demokrat dan PKS hingga Rocky Gerung
Baca juga: Projo Mendukung Keinginan Jokowi untuk Dua Periode Jabatan Presiden
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap anak buahnya.
Dikutip dari laman resmi TNI, Jumat (25/6/2021), mutasi dan promosi jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/540/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang pemberhentian dari dan dalam manajemen lingkungan TNI.
Dalam SK itu, ditetapkan mutasi dan promosi terhadap 104 Perwira Tinggi (Pati) TNI.
Rinciannya, 65 Pati TNI AD, 22 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU.
Berikut daftarnya:
3. Profil Mayjen TNI Wanti Waranei F Mamahit
Berikut ini profil Mayjen TNI Wanti Waranei F Mamahit, yang dipercaya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka di Manado, Sulawesi Utara.
Dikutip dari laman resmi TNI, Jumat (25/6/2021), penunjukkan Mayjen TNI Wanti Waranei F Mamahit sebagai Panddam XIII/Merdeka tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/540/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang pemberhentian dari dan dalam manajemen lingkungan TNI.
Mayjen TNI Wanti Waranei F Mamahit dimutasi bersama 64 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD lainnya.
Baca juga: Jokowi: Pandemi Masih Dalam Situasi Extraordinary
Baca juga: Qodari Ngotot Duetkan Prabowo dengan Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Tuding Itu Siasat Menjegal
Selain 65 Perwira TNI AD, mutasi tersebut juga menyasar 22 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU.
Mayjen TNI Wanti Waranei F Mamahit akan menggantikan Mayjen TNI Santos Gunawan yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.
4. Kapolri dan Jaksa Agung Didesak Selidiki Penyimpangan Dana Otsus Papua
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan penyelidikan terhadap temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas 82 temuan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah Provinsi dan dana otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua serta Papua Barat.
"Temuan-temuan PPATK ini wajib hukumnya kepada Kapolri dan Jaksa Agung, segera melakukan fungsi penyelidikan karena ini menyangkut keuangan negara dan uang rakyat," katanya kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).
Junimart juga mendesak Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) segera bersikap melakukan evaluasi atas penggunaan dari APBD, Dana Otsus serta Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), dan penggunaan dana jenis lainnya termasuk juga Dana Desa.
"Kemendagri sebagai pengawas dan pembina para kepala daerah harus bersikap langsung turun ke daerah daerah yang bersangkutan dengan membentuk tim dari inspektorat Kemendagri," ucapnya.
5. Daftar 33 Calon Dubes RI
Baca juga: Meski Telah Menolak, Jokowi Bisa Jadi Presiden 3 Periode jika Partai Pendukungnya Merestui
Baca juga: Dukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Qodari Dorong Amandemen UUD 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI terkait penempatan calon duta besar (dubes) di negara sahabat.
Surat tersebut dibacakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna Selasa (22/6/2021) lalu.
Saat itu Puan tidak membacakan secara rinci calon duta besar yang diajukan Presiden Jokowi.
Namun, kini beredar daftar calon duta besar RI.
Dalam dokumen tersebut disebut bahwa calon duta besar ini berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-25/Pres/6/2021, tanggal 4 Juni 2021, terdapat 33 nama yang diusulkan oleh Jokowi.
Baca berita populer lainnya
(Tribunnews.com)