Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh Rektorat UI setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Rocky, pemanggilan tersebut terkesan memaksakan diri.
Padahal, para mahasiswa tersebut satu nafas dengan para civitas akademika UI yang terkenal kritis, seperti Emil Salim dan Faisal Basri.
"Mereka memaksakan diri untuk memanggil anak-anak muda yang memberi kritik pada kekuasaan,"
Baca juga: Tanggapi Ade Armando, Rocky Gerung Sebut Tak Semua Dosen UI Pintar: Ajaib Dosen Mem-bully Mahasiswa
"Sebenarnya mahasiswi ini ada di belakang tokoh UI yang kritis seperti Emil Salim dan Faisal Basri."
"Mereka ini satu nafas, kenapa mereka nggak dipanggil? kan mereka satu citivas akademika," ungkap Rocky, dikutip dari kanal Youtube, Rocky Gerung Official, Selasa (29/6/2021).
Rocky menilai, tindakan dari BEM UI yang mengkritik Presiden Jokowi dengan menjuluki 'The King of Lip Service' sudah benar.
Menurutnya, hal itu berguna untuk mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi.
"BEM UI itu benar memberi evaluasi, itu berguna karena mahasiswa sudah sampai mengkritik untuk mengevaluasi presiden."
"Jadi itu biasa, mahasiswa punya cara untuk mempertanyakan kebijakan," ujar Rocky.
Rocky juga mengatakan, kritikan yang dilayangkan BEM UI adalah dampak dari tertutupnya kampus.
Ia menyarankan, seharusnya sejak awal mahasiswa diperbolehkan untuk membuat seminar tentang isu-isu yang menuai polemik.
"Jadi ini sebetulnya impact dari tertutupnya kampus, coba dari awal Rektor UI ini membiarkan mahasiswa bikin seminar tentang Omnibus Law, tentang UU Minerba."
"Maka kampus bisa mengambil alih isu itu dan dikemas jadi kritik akademik," ujarnya.
Menurutnya, karena selama ini mahasiswa dihalangi, maka mereka berupaya mengkritik melalui publik.
Untuk itu, Rocky meminta agar Rektor UI Ari Kuncoro tidak perlu terbawa perasaan (baper) sampai memanggil mahasiswanya.
"Justru karena dihalangi di kampus, maka dia spill over di dunia publik melalui instagram."
"Kreativitas itu tidak bisa dibendung, jadi sudahlah Rektor UI nggak usah baper," kata Rocky.
Ia mengungkapkan, seharusnya sejak awal Rektor UI membiarkan para mahasiswanya melakukan kritik.
Baca juga: Ade Armando Nilai Pemanggilan BEM UI setelah Kritik Jokowi Hal Biasa, Anggap Publik Mendramatisir
Ia pun menyinggung agar sang Rektor tidak perlu bermimpi untuk menjadi menteri dan mengisi kabinet di Pemerintahan Jokowi.
"Kalau saya usulkan Rektor UI diam-diam saja di kampus, lakukan tugas veritas, probitas, iustitia."
"Tak usah bermimpi ada reshuffle itu gak bakal ada, gak bakal ada Rektor UI jadi menteri."
"Karena akan diingat oleh Pak Jokowi Rektor UI tidak bisa mengendalikan mahasiswa, apalagi mengendalikan kabinet," jelasnya.
BEM UI Sempat Diminta Hapus Postingan yang Mengkritik Jokowi
BEM UI tengah menjadi sorotan setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service.
Kritikan tersebut mereka sampaikan melalui akun Instagram @bemui_official.
Imbas kritikan tersebut, para pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak rektorat UI.
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengungkapkan, pihaknya sudah dipanggil rektorat UI pada Minggu (27/6/2021) lalu.
Baca juga: BEM UI Juluki Jokowi The King of Lip Service, Fadjroel Rachman Sebut Itu Tanggung Jawab Pimpinan UI
Dalam pertemuan tersebut, pihak rektorat UI sempat meminta agar BEM UI menghapus atau take down postingan tersebut.
"Sempat menanyakan apakah mungkin postingan itu di-take down. Tapi kami, BEM UI, menolak untuk take down," kata Leon kepada wartawan, Senin (28/6/2021), dikutip dari Tribunnews.
Selain meminta postingan di-take down, pihak rektorat UI juga menanyakan alasan BEM UI membuat postingan propaganda seperti itu.
Pihak rektorat juga menyinggung pemanggilan dilakukan karena ada cuitan dari Jubir Presiden Fadjroel Rachman.
"Rektorat juga menyinggung kalau ternyata rektorat ikut menangani ini karena ada cuitan dari Fadjroel Rachman, jubir presiden, yang menyatakan bahwa BEM UI berada di bawah pimpinan UI," ujarnya.
Di sisi lain, BEM UI juga ikut menyinggung terkait pihak Dosen UI yang ikut menanggapi kritikan tersebut.
Ia berharap, pihak UI dapat menanggapi kritikan secara ilmiah dan mendasar, bukan menuduh yang kemudian mengarah ke penyerangan.
"Saya berharap kritikan dosen UI selaku dosen bisa lebih ilmiah, ya, lebih mendasar dan bukan tuduhan-tuduhan yang kemudian menyerang," ujarnya.
Baca juga: 3 Aksi Viral BEM UI, Beri Kartu Kuning untuk Jokowi hingga Sebut DPR Dewan Pengkhianat Rakyat
BEM UI sendiri mengaku menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service bukan tanpa alasan.
Tetapi lantaran melihat pemimpin negara itu hanya mengumbar janji, namun realita di lapangan tidak sesuai.
Leon mencontohkan, Jokowi pernah menyampaikan bakal merevisi UU ITE.
Namun saat ini justru tersiar wacana akan menambah pasal di dalam UU tersebut, termasuk janji Jokowi soal penguatan KPK.
"Ini bentuk kritik kami untuk pernyataan-pernyataan Presiden yang sayangnya tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan."
"Misalnya terkait UU ITE, Presiden menyampaikan bahwa akan merevisi UU ITE."
"Namun justru sekarang ada wacana untuk menambahkan pasal yang juga berpotensi untuk kemudian mengkriminalisasi itu Pasal 45 C," kata Leon.
"Kemudian terkait demo, Presiden menyampaikan kangen didemo tapi ketika teman-teman masuk UI demo wisatawan 1 Mei, 30 orang ditangkap, diseret, dipukul oleh Polda Metro Jaya."
"Kemudian, tanggal 3 Mei salah satu mahasiswa UI, Ketua BEM Fakultas Hukum menjadi tersangka," tambahnya.
Baca juga: Akun Media Sosial Pengurus BEM UI Jadi Korban Peretasan Usai Kritik Jokowi The King of Lip Service
Menurut dia, seharusnya pernyataan-pernyataan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dengan tegas.
Ia membantah bahwa kritik ini adalah upaya untuk menjatuhkan pemerintah.
"Jadi di sini kami ingin mengkritik seharusnya penyataan-pernyataan yang dikeluarkan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara tegas. Kita ingin mengkritik, bukan ingin menjatuhkan."
"Itu kan bentuk propaganda kritikan ya, bukan kemudian ajakan makar atau kudeta. Itu dua hal yang berbeda dan kita juga tidak mau terpolarisasi kadrun atau pun cebong. Ini adalah bentuk kritikan dari mahasiswa." ujarnya.
(Tribunnews.com/Maliana)