Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengharapkan pemerintah benar-benar mewujudkan janjinya terkait tidak adanya pembungkaman kritik.
Hal ini merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan kalau kritik boleh-boleh saja disampaikan terkait kritik BEM UI kepada dirinya yang menyebutnya The King of Lip Service.
"Di satu sisi, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja karena kita negara demokrasi. Di sisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
"Inilah dinamika demokrasi karena kritik harus dianggap sebagai 'vitamin' dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah. Harapannya tentu pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan," imbuhnya.
Baca juga: Kamhar Lakumani: Kritik BEM UI kepada Jokowi Sudah Sangat Sopan
Dia menilai pernyataan Jokowi itu sepatutnya direspon dengan tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah.
Jangan pula, lanjut Herzaky, kemudian beasiswa mahasiswa ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum.
Oleh karena itu, Herzaky menyebut Partai Demokrat meminta para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, untuk mendukung statement Presiden Jokowi bahwa beliau bukanlah king of lips service seperti yang disampaikan oleh BEM UI.
"Di sinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik," jelas Herzaky.
"Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden," tandasnya.