News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Fraksi PPP DPR RI: Masuknya TKA China ke Makassar Tidak Tepat Waktu

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sebanyak 20 TKA China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) malam.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek angkat bicara mengenai masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Awiek menilai masuknya WNA dari Cina ke Makassar itu sangat tidak tepat jika dilihat dari segi waktu. Sebab PPKM Darurat baru saja diberlakukan.

"Masuknya 20 tenaga kerja asing China ke Makassar saat PPKM Darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu. Meskipun TKA tersebut sudah melalui prosedur kedatangan orang asing, yakni melalui karantina, namun karena waktunya bersamaan dengan PPKM Darurat membuat publik merasa ada perlakuan khusus," ujar Awiek, kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Menurutnya mungkin saja sebenarnya masuknya WNA itu ke Makassar sudah sesuai ketentuan. Hanya saja, informasi yang terbatas menyebabkan kecurigaan publik.

Awiek sendiri menegaskan pihaknya sama sekali tidak anti terhadap investasi. Pihaknya mengaku memahami kebutuhan tenaga kerja untuk proyek program strategis nasional.

Baca juga: Imigrasi: TKA Masuk Indonesia Sebelum Masa PPKM Darurat, Itu Video Hoax

"Namun, karena waktu yang tidak tepat menyebabkan tanggapan yang keliru di masyarakat. Beda halnya ketika kedatangan TKA tersebut tidak barengan dengan PPKM Drurat, maka publik tidak ada kecurigaan dan kecemburuan," jelas dia.

"Ini juga mengulang peristiwa masuknya TKA ketika berbarengan dengan larangan mudik beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Oleh karena itu, Ketua DPP PPP tersebut mengimbau pemerintah untuk memperhatikan sensitivitas publik.

Dengan kata lain, setiap kebijakan harus disinkronkan dengan yang lainnya agar maksud yang baik tidak disalahpahami.

"Jangan sampai upaya maksimal dari pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini