Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengungkapkan selama ini sudah ada banyak masukan kepada pemerintah soal potensi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Masukan tersebut, kata Irma, telah disampaikan oleh para ahli dan kelompok masyarakat berdasarkan hasil penelitian.
"Banyak sekali masukkan, kritikan, atau jeritan suara hati yang sudah disampaikan, tetapi jeritan itu evidence-based. Jeritan itu kan lebih yang berbasis data dari yang sudah dilakukan oleh banyak sekali inisiatif, banyak sekali tokoh masyarakat, banyak sekali warga biasa yang berkompeten," ujar Irma dalam diskusi virtual yang digelar LP3ES, Senin (5/7/2021).
Irma mengatakan masukan tersebut sudah terus disuarakan berbagai kelompok selama pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Upayakan Tambah 30-40 Persen Tempat Tidur RS di Jawa dan Bali untuk Pasien Covid-19
"Rasanya sudah sangat sering kita mendengar para ahli menyampaikan kepada pemerintah masukan-masukannya terhadap situasi pandemi yang terjadi selama rentang waktu satu setengah tahun," ungkap Irma.
Meski begitu, Irma mengatakan kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 yang dibuat oleh pemerintah justru tidak mengikuti masukan berbagai pihak.
Menurutnya, pemerintah tidak mengakomodasi masukan banyak pihak sehingga lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Indonesia.
"Kami merasa bahwa apa yang terjadi saat ini situasi yang ada di lapangan saat ini belum merefleksikan masukkan, kritikan, tawaran kontribusi yang kami suarakan itu didengar dan diakomodasi serta diimplementasikan di masyarakat," kata Irma.
Baca juga: Cara Mudah Cek dan Download Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Format Terbaru di HP
Alih-alih mendengar masuk berbagai pihak, Irma mengatakan pemerintah justru melakukan pelonggaran terhadap aturan pengendalian pandemi Covid-19.
Dirinya mengatakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah tidak efektif, sehingga lonjakan kasus Covid-19 terjadi.
"Kalau efektif kita tidak akan sampai pada lonjakan seperti ini, yang ada malah pelonggaran-pelonggaran. Kesehatan masyarakat rasanya hanya menjadi nomor dua dari kebijakan ekonomi," pungkas Irma.