News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Pengamat: Jika Rakyat Butuh RS Darurat, Sudah Seharusnya DPR Siapkan Halamannya

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Halaman utama Gedung DPR RI.Pengamat: Jika Rakyat Butuh RS Darurat, Sudah Seharusnya DPR Siapkan Halamannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menjadikan halaman dan gedung MPR/DPR rumah sakit darurat bila semua rumah sakit sudah penuh, tentu layak diapresiasi.

Hal itu menunjukkan bahwa masih ada yang ingat mereka berasal dari dan dipilih oleh rakyat.

Demikian disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, melalui keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Anggota DPR: Wujudkan Cinta NKRI dengan Melawan Pandemi

Baca juga: Politisi Demokrat Usul soal RS Darurat di DPR RI, Begini Respons PAN, PPP, dan Nasdem

"Gedung DPR/MPR itu sejatinya milik rakyat. Karena itu, bila rakyat dalam keadaaan darurat membutuhkan halaman dan gedung tersebut, maka seharusnya anggota DPR secara iklas dan terbuka memberikannya," kata Jamil, sapaan akrabnya.

Bahkan, lanjut Jamil, sudah seharusnya semua anggota DPR RI punya inisiatif dan berempati menawarkan halaman dan gedungnya untuk digunakan bila melihat rakyatnya membutuhkannya.

Tak selayaknya rakyat yang harus meminta-mintanya, karena hakekatnya halaman dan gedung DPR/MPR itu milik rakyat, yang sering disebut sebagai rumah rakyat.

"Karena itu, bila ada anggota DPR RI yang tidak mengaminkan usulan Benny K Harman tersebut, ada indikasi yang bersangkutan sudah lupa asal usulnya. Anggota DPR RI semacam ini sebaiknya dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia untuk tidak dipilih lagi pada pileg 2024," ujarnya.

Begitu juga fraksi di DPR yang merespon setengah hati, sebaiknya dicatat dan diingat untuk diabaikan saja pada  pileg 2024.

Menurut Jamil, fraksi seperti ini perlu diberi sanksi sosial dan politik, agar mereka sadar asal usulnya.

"Sudah saatnya rakyat menyatakan sikap tidak terhadap anggota DPR dan partai politik yang tidak pro rakyat. Mereka ini hanya memanfaatkan rakyat saat butuh suara pada setiap pileg dan pilpres," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya mempersilakan halaman dan Gedung DPR/MPR untuk dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19. 

Hal ini disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter-nya @Andiarief__, pada Jumat (9/7/2021). 

"Fraksi Partai Demokrat mempersilahkan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan covit," tulis Andi Arief, yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (9/7/2021). 

Andi mengatakan DPP Partai Demokrat mendukung upaya tersebut mengingat keterbatasan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit guna menampung pasien Covid-19. 

"DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini. Mudah-mudahan Partai lain juga setuju," tambah Andi Arief. 

Adapun cuitan Andi Arief itu merespon cuitan dari koleganya di Partai Demokrat yakni Benny K Harman di akun @BennyHarmanID. 

Dalam cuitan Benny, Benny mengusulkan agar halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat jika rumah sakit sudah penuh. 

"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain? #Liberte!" cuit Benny K Harman, Jumat (9/7/2021). 

--

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini