News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tindak Lanjut Catatan BPK di Laporan Keuangan 2020, Kominfo Diminta Hentikan Proyek Bermasalah

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ilustrasi.Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate (kiri) didampingi Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah memberikan keterangan pers perihal gangguan sistem komunikasi di beberapa wilayah Papua pascaputusnya kabel laut beberapa waktu lalu, di Gedung Kemkominfo, Jakarta Pusat, Senin (7/6/2021). Johnny mengungkapkan, faktor utama di balik gangguan tersebut dipicu putusnya kabel laut fiber optik ruas Biak-Jayapura, tepatnya pada posisi 280 kilometer dari Kota Biak di kedalaman 4.050 meter di bawah permukaan laut. Putusnya kabel laut tersebut berdampak pada total trafik dari normal sistem komunikasi di seluruh Papua sekitar 154 gbps dari total trafik di Papua sebesar 464 gbps atau terdampak sepertiga dari total trafik. Tribunnews/Jeprima

"Satuan Pengawas Internal di Kominfo dapat melihat dan melaporkan ke BPK apa yang masih bisa diperbaiki dan dievaluasi. Agar penggunaan anggaran di Kominfo efektif dan efisien, selama SPI melakukan tugasnya, Kominfo disarankan untuk menunda, melakukan renegosiasi dan/atau meninjau ulang proyek yang menjadi catatan BPK," terang Alamsyah.

Alamsyah memberikan contoh, dalam rekomendasi BPK disebutkan utilisasi Palapa Ring masih rendah. Karena masih rendah, Alamsyah menilai SPI bisa meminta agar Kominfo memanfaatkan dan mengoptimalkan Palapa Ring yang sudah dibangun, serta mengevaluasi rencana peluncuran satelit multi fungsi SATRIA.

Satelit multi fungsi SATRIA, menurut Alamsyah, belum menjadi prioritas dan bisa ditunda. Anggaran Pemerintah saat ini sangat diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kominfo seharusnya memanfaatkan terlebih dahulu kapasitas Palapa Ring. 

Alamsyah juga meminta proyek pembangunan Pusat Data Nasional dihentikan. Layanan cloud seharga Rp 5,39 miliar yang dipesan Kominfo di tahun 2020 ternyata memiliki spesifikasi dan kapasitas yang jauh di atas kebutuhan. Kapasitas cloud ini harus dioptimalkan terlebihi dahulu oleh Kominfo. 

Jika Kominfo membangun Pusat Data Nasional yang baru, sudah bisa dipastikan overinvestment dan overcapacity yang saat ini sedang terjadi akan semakin membesar.

"Bisa jadi satelit multi fungsi SATRIA tidak akan terpakai ketika kedepannya ada teknologi baru seperti satelit low orbit yang dikembangkan Starlink. Bisa jadi SATRIA menjadi sampah antariksa beberapa tahun mendatang. Kominfo juga harus menunda pembangunan Pusat Data Nasional dan manfaatkan dulu kapasitas cloud yang telah disewa. Jika kebutuhan meningkat, Kominfo dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia data center nasional. Jadi, jangan dianggap enteng masukan BPK tersebut," pungkasnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini