Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp 2 triliun untuk penanggulangan Covid-19 dari pihak yang mengatasnamakan keluarga almarhum Akidi Tio.
Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati merasa senang dan terinspirasi oleh gerakan filantropi berupa sumbangan keluarga pengusaha dari Aceh, Akidi Tio.
Baca juga: Sumbang Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Akidi Tio Geluti Bisnis di Bidang Ini
“Sumbangan sebanyak Rp 2 triliun itu mengingatkan saat rakyat Aceh menyumbangkan uang dan emasnya untuk membeli pesawat Seulawah yang menjadi cikal bakal berdirinya maskapi penerbangan kebanggaan Garuda Indonesia,” ujar Anis, kepada wartawan, Kamis (28/7/2021).
Baca juga: Ahmad Basarah: Bantuan Kemanusiaan Keluarga Akidi Tio Kikis Kesenjangan dan Kecemburuan Sosial
Menurut anggota Fraksi PKS DPR RI ini peristiwa itu seharusnya dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan gerakan amal nasional guna menghadapi bencana wabah Covid-19.
“Pemerintah bergerak cepat mengkoordinir para pengusaha besar nasional untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menjadikan keluarga almarhum Akidi Tio sebagai inspirasi, jangan hanya berhenti disitu” ujarnya.
“Berdasarkan data LPS, simpanan dengan nilai diatas Rp 5 miliar mengalami kenaikan paling besar dibandingkan dengan simpanan bernominal dibawahnya. Dalam satu tahun, kenaikan simpanan bernilai diatas Rp 5 miliar naik hingga 15,8 persen, hampir tiga kali lipat jika dibanding dengan simpanan bernilai dibawah Rp 100 juta yang dimiliki oleh 355 juta rekening,” kata Anis.
Baca juga: FAKTA Keluarga Akidi Tio Berdonasi Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Punya Bisnis Kontainer
Menurutnya, ini menunjukkan kesenjangan kekayaan yang jauh dan belum ada mekanisme yang cukup kuat memaksa pemilik dana jumbo ini untuk turut tanggung renteng menghadapi bencana Covid-19.
Anis mengatakan kegiatan filantropi dalam ekonomi syariah adalah bagian kajian yang utama, berbeda dengan ekonomi konvensional yang menggunakan pendekatan trickle down effect sebagai alat distribusi kekayaan.
“Ekonomi Syariah berpandangan bahwa ketimpangan antara kaya dan miskin harus menjadi pertimbangan utama dalam membangun sebuah perekonomian. Itu sebabnya zakat menjadi satu dari rukun agama dan posisinya dalam AlQuran selalu bersanding dengan perintah solat,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menyatakan ditengah keterbatasan keuangan negara dalam menyelesaikan pandemi yang hasilnya kurang optimal, maka momentum kesetiakawanan nasional ini harus betul-betul dapat direkayasa dengan baik.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa Indonesia memang sedang menghadapi wabah virus corona, tetapi pemerintah dan orang-orang kaya berada pada perahu yang berbeda dengan rakyat jelata,” paparnya.
Anis mengimbau bahwa gerakan kesetiakawanan nasional yang dimulai dari para konglomerat nasional ini kemudian harus diikuti dengan sumbangan para pejabat negara.
“Harapannya agar keteladanan ini bergulir bagai bola salju diikuti kalangan menengah untuk membantu tetangga-tetangga terdekatnya yang kurang mampu,” pungkasnya.