Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Dr Agustin Teras Narang menilai selama ini pemerintah telah melakukan upaya terbaik bagi masyarakat di Papua untuk mendapat pendidikan yang layak.
Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi nasional melalui zoom webinar bertemakan "Pendidikan Papua Terkini" yang diselenggarakan PusKOD UKI.
Menurutnya meskipun upaya pemerintah belum bisa memuaskan masyarakat Papua, tetapi pendidikan di Bumi Cenderawasih sudah menunjukkan perbaikan.
"Saat ini kita tahu pemerintah terus memperhatikan Papua dalam semua sektor. Termasuk di antaranya patut apresiasi langkah yang sudah melakukan perhatian di hulunya," kata Teras Narang dalam siaran pers yang diterima, Kamis (29/7/2021).
Lebih lanjut, menurut anggota DPD RI ini, tidak mudah dalam mengelola daerah yang minim anggaran dan SDM untuk memajukan pendidikan.
"Fakta bahwa tidak mudah mengelola daerah dengan minimnya SDM dan anggaran yang sangat minim. Sama seperti saya saat menjabat sebagai Gubernur waktu itu. Karenanya perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan pendidikan di Papua," katanya.
Baca juga: Ketua BEM Uncen: Pemerintah Pusat Selalu Lihat Papua dari Perspektif Orang Jakarta
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Percepatan Kawasan Timur Indonesia tahun 2000-2004 Manuel Kasiepo mengungkapkan, pendidikan di Papua saat ini juga tidak kalah dengan daerah lain.
"Indikatornya masih banyak mahasiswa yang kuliah di luar Papua. Baik di pulau Jawa maupun luar negeri. Dan mereka sudah kembali ke tanah Papua untuk mengabdi di daerahnya. Ini contoh keberhasilan mereka," ungkap Manuel Kasiepo.
Menurut Manuel, aspek budaya, sosial, dan politik juga memengaruhi pendidikan di Papua.
"Aspek non pendidikan juga sangat berpengaruh untuk Papua. Aspek sosial politik, ekonomi budaya dan lain-lain sangat berpengaruh," katanya.
Baca juga: Ketua BEM Uncen: Pembungkaman Ruang Demokrasi di Papua Sangat Nyata Terjadi
Sementara itu, akademisi dari Universitas Cendrawasih, Dr Vince Tebay menekankan perlunya pemahaman mengenai masyarakat dan alam Papua untuk dapat membangun pendidikan di Papua.
Vince yang juga kerap diminta masukan mengenai otonomi khusus Papua, membahas mengenai pendidikan dalam pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
Bagi Papua, tidak cukup hanya menekankan pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan vokasi dan profesi.
"Bagi masyarakat asli Papua, amat dibutuhkan ketiga pendidikan di atas. Partisipasi dalam kehidupan publik dan kehidupan ekonomi hanya dapat tumbuh dari ketiga pendidikan di atas. Perlu suatu pandangan yang membangun grand design mengenai pendidikan di Papua," katanya.
Sementara itu, Dekan FKIP Universitas Kristen Indonesia, Dr Sunarto, menekankan pendidikan sebagai penghargaan atas martabat manusia.
"Lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, perlu membangun kerjasama dalam membangun peran guru di Papua," ungkap Sunarto.
Baca juga: Oknum TNI AU Injak Kepala Warga di Papua, DPR: Tidak Dapat Ditolerir
Dalam keterangan terpisahnya, Sekretaris Eksekutif PusKOD Reinhard Parapat yang juga merupakan Ketua panitia diskusi nasional tentang "Pendidikan Papua Terkini" menyatakan diskusi ini merupakan bagian dari beberapa diskusi PusKOD FH UKI untuk memberikan masukan dan kontribusi kajian kritis penguatan isu-isu otonomi daerah menuju jembatan emas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain narasumber yang hadir dalam webinar ini, ada sejumlah tokoh Papua yang juga memberikan diskusi aktif dan menarik.
Mereka di antaranya Anggota DPD dan DPR RI dari Papua dan Papua Barat yakni Yoris Raweyai dan Wilep Wamahma.
Hadir juga kalangan akademisi di antaranya Dr Hulman Panjaitan selaku Dekan FH UKI, Eli Pandiangan selaku Wakil Dekan FH UKI, dan Dr Poltak Siringiringo sebagai Kaprodi FH UKI.