Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut penyelewengan bantuan sosial terjadi lantaran masih terdapatnya data bermasalah.
Menurutnya potensi penyelewengan masih terbuka jika data belum terbenahi.
"Fenomena ini kerap kali kami sampaikan dalam rapat bersama Kemensos. Setidaknya akar dari persoalan ini kan soal data," kata Ace dalam diskusi daring Populi Center bertajuk 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7/2021).
Politikus Partai Golkar ini menyebut, di dalam data sosial yang biasa disebut Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial masih kerap ditemukan ketidaksinkronan data digital dengan data di lapangan.
Ia menyebutnya denga inclusion error dan exclusion error.
Baca juga: Pemberian Bansos Lebih Punya Fungsi Dongkrak Popularitas Pemerintah, Ketimbang Daya Beli Masyarakat
Adapun inclusion error yang dimaksud yakni di mana ada mereka yang mendapatkan bansos, padahal tak masuk dalam kriteria penerima manfaat.
Sedangkan exclusion error adalah kebalikan dari inclusion error. Di mana seseorang yang semestinya mendapatkan bantuan, justru tidak sama sekali menerimanya.
"Ini selalu jadi masalah serius karena masih banyak ditemukan apa yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error," ucapnya.