Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mendapat sorotan karena melakukan pengecatan pesawat Kepresidenan.
Diketahui, pesawat kepresidenan ini yang sebelumnya berwarna biru putih akan dicat ulang dengan warna merah putih.
Pihak Istana, melalui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun telah memberi penjelasan.
Ia menyebut pengecatan ulang badan pesawat Boeing Business Jet 2 (BBJ2) ini sudah lama direncanakan.
Tepatnya, sejak tahun 2019 yang berkaitan dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020.
Hanya saja, pengecatan pesawat BBJ2 pada 2019 urung dilakukan karena belum masuk jadwal perawatan rutin.
Baca juga: Polemik Cat Pesawat Kepresidenan Dinilai Tidak Substantif Karena yang Dipersoalkan Warnanya
"Dapat dijelaskan, bahwa pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019, serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara," ujar Heru dalam keterangannya.
"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN. Selain itu, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan covid, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan. "
"Dapat pula kami tambahkan, bahwa proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri, yang terdampak pandemi," tandasnya.
Pengecatan pesawat ini sendiri menjadi polemik dan menuai kritik dari sejumlah politisi.
Kritikan pertama datang dari Politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Ia mengatakan pemerintah telah buta hati karena tak melihat situasi Indonesia yang sedang prihatin akibat terpaan badai pandemi.
Menurutnya, pengecatan ulang pesawat ini sebagai bentuk pemerintah sibuk bersolek.
"Namun pemerintah malah lebih memperhatikan dandanan atau sibuk bersolek. Sungguh tak punya sensitivitas dan empati dalam menilai situasi dan tak punya kebijaksanaan dalam mengalokasikan anggaran," ucap Kamhar, Rabu (4/8/2021) melansir Tribunnews.
"Buta mata dan buta hati. Apalagi jika argumentasinya bahwa perubahan warna ini telah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sejak 2019."
"Semakin menunjukan kebodohan dan ketidakpekaan untuk memahami bahwa negara kita tengah mengalami krisis," imbuh dia.
Semestinya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020.
"Namun yang dipertontonkan sungguh berbeda, malah mengalokasikan anggaran untuk pengecatan pesawat yang sama sekali tak ada pentingnya malah tak berhubungan sama sekali dengan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat itu.
Fadli Zon: Tak Punya Sense of Crisis
Selain Kamhar, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon juga ikut mengomentari pengecatan ulang pesawat itu.
Fadli Zon menyebut pengecatan peswat ini tak ada urgensinya.
Hal itu diungkapkan Fadli Zon , melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Rabu (4/8/2021).
"Tak ada urgensinya sama sekali cat ulang jd merah ini," tulis Fadli.
Menurutnya, hal itu hanya akan memperlihatkan pemerintah tak merasa prihatin terhadap krisis pandemi ini.
"Hanya menunjukkan betapa tak ada sense of crisis di tengah dampak pandemi," ucap Fadli Zon.
Sebelumnya, polemik pengecatan pesawat ini bermula dari cuitan pengamat penerbangan sekaligus mantan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie di akun Twitter-nya, @Alvinlie21.
Alvin menyinggung pengecatan pesawat presiden ini hanya membuang-buang uang.
Menurut Alvin, mengecat badan pesawat ini juga memakan biaya besar.
"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pesawat Kepresidenan."
"Biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar antara USD100 ribu sd 150 ribu."
"Sekitar Rp.1,4 M sd Rp .2.1M," tulis Alvin, Senin (3/8/2021).
Kata pengamat
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa perdebatan perubahan warna pesawat kepresidenan BBJ2 terlalu berlebihan dan tidak substansial.
Sebelumnya Ketua Bappilu Demokrat Andi Arif mempertanyakan maksud perubahan warna pesawat kepresidenan dari Biru menjadi Merah, terlebih warna biru tersebut merupakan hasil desain salah seorang Mayor TNI AU saat itu.
"Polemik atau perdebatan masalah warna ini berlebihan bahkan tidak substansial," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Rabu (4/8/2021).
Seharusnya, kata dia, yang diperdebatkan adalah masalah perawatan dan keamanan pesawat kepresidenan bukan warnanya.
Baca juga: Demokrat: Harusnya Bangga SBY Beli Pesawat Kepresidenan Setelah 69 Tahun Tidak Punya
Lagipula menurut Karyono, tidak ada yang salah dengan perubahan warna pesawat kepresidenan dari biru menjadi merah putih seperti sekarang ini.
Warna tersebut kata dia merupakan simbol warna negara Indonesia.
Seperti negara lain, kata dia, simbol warna bendera negara diaplikasikan pada pesawat kepresidenannya, misalnya Arab Saudi, Jepang, dan lainnya.
"Saya sudah melihatnya dan cat pesawat itu merah putih, bukan merah seutuhnya atau dominasi merah," kata dia.
Karyono menilai mengidentikan warna Parpol dengan pemerintahan atau simbol kenegaraan terlalu berlebihan.
Lagipula, pemerintah Jokowi-Ma'ruf dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya merupakan hasil koalisi dari sejumlah partai.
"Saya kira sudah engga zaman lagi menganggap simbol partai dalam sistem kenegaraan," katanya.
Sementara itu terkait dengan anggaran pengecatan pesawat kepresidenan yang mencapai Rp 2 miliar, kata Karyono, harus ditelusuri lebih jauh.
Apakah anggaran tersebut baru dialokasikan sekarang ini atau dari jauh jauh hari.
Apabila baru dialokasikan pada APBN 2021 sekarang, maka harus dipertanyakan urgensinya.
Sementara itu apabila sudah dialokasikan sejak jauh-jauh hari, maka pengecatan tersebut merupakan hal yang wajar apalagi disertai dengan perawatan berkala pesawat.
"Tidak masalah kalau dialokasikan sejak lama, makanya harus dicek kalau dialokasikan sekarang sekarang ini menjadi pertanyaan apakah pengecetan tersebut menjadi prioritas dan urgen, karena saat ini sedang Pandemi," katanya.