Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baliho bergambar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terpampang di beberapa daerah.
Bahkan ada baliho Airlangga yang terpasang bersebelahan dengan baliho Ketua DPR RI Puan Maharani.
Namun, baliho-baliho ini menuai kritik dari sejumlah pihak karena dianggap tak sensitif pada masyarakat yang tengah terdampak pandemi.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa pemasangan baliho itu memang telah diputuskan partainya dalam Rapimnas dan Rakernas pada bulan Maret 2021 lalu.
Bahkan, instruksi pemasangan baliho Airlangga dituangkan dalam Surat Perintah Partai Golkar Nomor: Sprin- 23 /DPP/GOLKAR/VII/2021 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.
"Sebetulnya sosialisasi Ketua Umum Partai Golkar kepada masyarakat ini merupakan hasil dari Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar bulan Maret 2021 yang lalu," ujar Ace, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8/2021).
Baca juga: Pengamat Nilai Baliho Airlangga Hartarto Lebih Diterima Masyarakat
"Dalam Rapimnas dan Rakernas itu disebutkan bahwa setiap jajaran struktural Partai di berbagai tingkatan dan Anggota Fraksi Partai Golkar di berbagai tingkatan berkewajiban untuk mensosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar kepada masyarakat," imbuhnya.
Saat disinggung mengenai sorotan masyarakat, Ace mengatakan partai berlambang pohon beringin itu mau tak mau tetap harus bekerja sebagai partai politik. Terutama dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
"Pemilu 2024 ini akan diselenggarakan secara serentak yaitu Pileg dan Pilpres seperti dalam Pemilu 2019 yang lalu. Sebagai partai politik, Partai Golkar harus terus bekerja mengkonsolidasikan menuju 2024 nanti," kata dia.
Tak hanya itu, Ace mengungkap Partai Golkar harus turut menjalankan tugas kepartaian disamping bekerja menjalankan peran kenegaraan.
"Mengkonsolidasikan kekuatan partai, melakukan pendidikan politik, merapatkan barisan dan memastikan agar kader-kader Partai Golkar agar lebih terkonsolidasi hingga ke bawah," katanya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga mengungkap instruksi yang tertuang di surat perintah tak sekedar kewajiban untuk mensosialisasikan sang Ketum.
Melainkan juga menjalankan berbagai kegiatan sosial lainnya yang membantu masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.
Ace mencontohkan Partai Golkar dari sejak Februari 2021 memiliki program Yellow Clinic yang salah satu program utamanya membantu program vaksinasi bagi pengurus dan masyarakat secara luas.
"Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar juga menginstruksikan kepada para kadernya, terutama bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD Kab/Kota dan Provinsi, untuk membuat kebijakan yang lebih memprioritaskan penanganan Kesehatan Covid-19 dan dampak sosial yang ditimbulkannya," jelasnya.
"Partai Golkar juga meminta kader-kader Partai untuk mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako, masker dan kegiatan lainnya di masyarakat," tandas Ace.