Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Bulog memberikan pernyataan menyusul adanya insiden yang terjadi di beberapa daerah mengenai adanya warga yang sempat menerima beras tidak layak konsumsi.
Beras yang dimaksud adalah beras yang menjadi bagian pada program bantuan PPKM, yang ditujukan untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk bekerja secara habis-habisan untuk menyukseskan program tersebut.
"Kami berjuang agar pelaksanaannya berjalan baik, lancar, tepat kualitas dan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," ucap pria yang akrab disapa Buwas ini, Rabu (11/8/2021).
"Tidak ada niatan dari Perum Bulog sama sekali untuk mengecewakan warga penerima bantuan beras PPKM. Sama sekali tidak pernah terlintas," sambungnya.
Pihak Bulog sudah merespon dengan cepat dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan menarik dan menggantinya dengan beras berkualitas baik sesegera mungkin.
"Kalaupun ada warga yang sempat menerima beras yang betul-betul berasal dari Bulog dengan kondisi tidak layak, kami Perum Bulog meminta maaf dengan setulusnya," ucap Buwas.
"Beras yang rusak segera diganti dengan beras baru dan berkualitas baik," kata mantan Kepala Bareskrim Polri itu.
Budi Waseso juga menyatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait mulai dari Kementerian Sosial selaku pemberi tugas, PT Pos Indonesia selaku transporter, pemerintah daerah, aparat Kepolisian dan TNI, termasuk juga Satgas Pangan.
Pengawasan luar-dalam dan kerja sama terus ditingkatkan termasuk upaya menekan faktor-faktor yang berada di luar kendali manusia. Seperti cuaca maupun potensi kejahatan lainnya.
"Tim lapangan kami selalu berupaya merespon cepat semua insiden yang terjadi dan melakukan pergantian beras dalam 1x24 jam," pungkas Buwas.
Sebagai informasi, realisasi penyaluran Bantuan Beras PPKM untuk tahap I kepada 20 juta keluarga penerima manfaat ini sudah hampir mencapai 100 persen di seluruh Indonesia.
Sebagian besar Kabupaten atau Kota sudah rampung mendistribusikan dan sisanya diperkirakan 1 sampai 2 hari ini akan selesai semuanya.
Baca juga: Geger Beras Bansos Tidak Layak Konsumsi, Menko PMK: Mungkin karena Kena Hujan
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan sidak ke Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Sidaknya itu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan beras bantuan sosial menggumpal, banyak kutu, dan batu, yang kurang layak konsumsi.
Dalam sidaknya, Muhadjir mendapat laporan dari pihak Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan pihak PT Pos bahwa beras bermasalah tersebut dikarenakan terkena hujan dalam penyimpanan sebelum disalurkan.
Berdasarkan laporan, saat ini, pihak Perum Bulog dan PT Pos sudah mengganti beras-beras bermasalah dengan beras yang baru.
Muhadjir mengungkapkan, sebetulnya beras yang dipasok untuk dibagikan kepada warga kualitasnya sudah baik.
Namun, masalah-masalah pada beras bansos itu muncul dalam masa penyimpanan dan pengangkutan kepada warga.
"Mungkin karena kena hujan. Atau truknya (saat menyalurkan) tidak bersih-bersih amat. Itu bisa saja terjadi," ujar Muhadjir.
Demi menghindari kasus serupa terulang, Muhadjir meminta agar dalam penyimpanan dan penyaluran kepada warga lebih berhati-hati.
Serta apabila ditemukan masalah pada beras yang diterima warga harus segera diganti sengan beras yang layak.
"Yang penting setiap ada kasus bisa direspons dengan cepat dan diganti. Mereka yang mendapatkan beras tidak layak harus segera diganti," tutur Muhadjir.
Dalam kunjungannya ke Tambora, Muhadjir menyempatkan berkeliling menemui warga untuk menanyakan bantuan sosial dari pemerintah yang diterima.
Muhadjir juga menemukan satu keluarga yang belum menerima skema bantuan sosial dari pemerintah.
Dia langsung mencatat nama-nama dan NIK mereka dan akan menindaklanjuti temannya kepada Kemensos agar bisa mendapatkan sekama bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT.
Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pemantauan dalam pelaksanaan bantuan sosial beras (BSB) untuk masyarakat terdampak pembatasan kegiatan.
Risma mengaku mendapatkan laporan beras yang diterima warga kualitasnya tidak baik.
"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik," ujar Risma.
Baca juga: Temuan Beras Bansos Diduga Busuk, Tim Saber Pungli Jabar Selidiki Salah Satu Agen Pemasok di KBB
Risma meminta jika ada temuan beras yang kualitasnya buruk agar diganti dengan yang baru dan bagus.
"Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru dan bagus," kata Risma.
Penyaluran BSB, kata Risma, melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan.
"Untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," ucap Risma.
Sementara untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial. Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beras.
"Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat," jelas Risma.
Dinas sosial juga berwenang untuk langsung meminta ganti kepada penyedia, bila kualitas beras kurang memuaskan.
"Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," tutur Mensos.
Pemerintah mendistribusikan BSB selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
BSB 10 kg disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Adapun untuk BSB 5 kg disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.(Tribun Network/fah/ism/wly)