Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menyelesaikan penyaluran bantuan beras dalam rangka penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I, kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah kini segera memulai penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II kepada 8,8 juta KPM dalam hal ini berupa paket 10 kg beras medium/KPM.
"Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM Tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk Tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insya Allah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada Tahap II,” kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras melalui keterangan tertulis, Jumat (13/8/2021).
Bantuan beras PPKM, kata Hartono, disalurkan kepada 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT non-PKH.
Pada Tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan sebanyak 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Baca juga: Kemensos Perbaiki Data Penyandang Disabilitas yang Terdampak Covid-19
Adapun penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, menyasar 8,8 juta KPM BPNT non-PKH.
Kemensos terus meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, dalam hal ini Perum Bulog, PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
"Penyaluran BSB untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi," ucap Hartono.
"Sejauh ini, Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa penggguna anggaran," tambah Hartono.
Baca juga: Kemensos Respon Laporan Soal Anak Suspek Kanker Wajah di Bekasi
Selanjutnya, Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.
“Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan," ujar Hartono.
Melalui peran para pendamping pula, Kemensos memastikan bila ada perubahan data penerima akan segera diperbaiki.
"Karena Kemensos memiliki data by name by address. Sehingga jika ada perubahan data, bisa kami deteksi dan segera diganti dengan yang layak," ujar Hartono.