Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, terutama dalam pengetatan dan pelonggaran aktivitas masyarakat, kerap berubah-ubah.
Presiden beralasan, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 harus disesuaikan dengan data terkini.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR, dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Senin, (16/8/2021).
Kebijakan yang berubah-ubah tersebut kata Presiden, mungkin sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
Baca juga: Jokowi Minta Harga PCR Turun, DPR: Harga PCR Rp 300 Ribu Masih Bisa Untung Sebenarnya
Namun, hal itulah kata Jokowi yang harus dilakukan sekarang ini. Tujuannya untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
Baca juga: Jokowi Akui Kemandirian Obat Masih Lemah Selama Pandemi Covid-19
"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," katanya.
Pandemi kata Presiden, telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.
Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
"Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat."
"Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," kata Jokowi.