Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangannya terkait dengan akar masalah di Papua hingga keistimewaan Papua dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
JK mengatakan inti pokok dari persoalan di Papua adalah adanya pemikiran bahwa pemerintah pusat selalu merampok kekayaan di Papua.
Padahal menurutnya kenyataannya tidak seperti itu.
Sejak 2008, kata JK, pemerintah telah memberi subsidi kepada Papua yang nilainya lebih banyak dibandingkan nilai yang diberikan Papua kepada Pemerintah Pusat.
Bahkan menurutnya, saat ini Pemerintah telah memberikan subsidi dengan nilai terbesar dibandingkan seluruh daerah di Indonesia.
JK menyebut saat ini Pemerintah telah memberikan subsidi yang nilainya tiga kali lipat dari apa yang pemerintah daerah atau perusahaan swasta di sana kirimkan untuk pemerintah pusat.
Baca juga: Guru Besar UIN: Banyak Tradisi Papua yang Kental Toleransi Beragama
Hal tersebut disampaikan JK dalam webinar bertajuk Memperkokoh Jembatan Kebangsaan: Belajar Mediasi Konflik dari Pengalaman Jusuf Kalla di kanal Youtube PUSAD Paramadina pada Kamis (19/8/2021).
"Jadi kita memberikan ke Papua itu tiga kali lipat dari kekayaan yang dikirim ke Jakarta. Tiga kali lipat. Ini harus diberi pemahaman seperti itu. Kenapa Papua masih miskin, bukannya karena pemerintah," kata JK menjawab pertanyaan terkait dengan usulan penyelesaian konflik di Papua.
Tidak hanya itu, menurut JK saat ini Papua juga memiliki keistimewaan lain dalam bidang pemerintahan.
JK mengatakan, secara hukum kepala daerah di Papua tidak boleh berasal selain dari Papua.
"Kalau di Papua, secara hukum, orang Papua bisa gubernur di Jawa. Tapi orang Jawa, Sulawesi, Sumatera tidak bisa gubernur di Papua," kata JK.
Dengan demikian, menurutnya Papua sudah diberikan begitu banyak kesempatan.
Saat ini menurutnya, tinggal bagaimana mereka mengelola dan memanfaatkannya.
"Jadi sudah diberikan begitu banyak kesempatan sebenarnya, tinggal bagaimana memanfaatkannya, sudah diberikan segala hal, segala dana. Tinggal teman-teman di Papua sendiri mengelola dengan baik. Jangan dikorup, jangan dibawa keluar itu dana," kata JK.